SINTANG, PojokKalbar.com –
Camat Ambalau, Michael Wiwinardi berharap pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Menurutnya, hingga saat ini Ambalau masih menghadapi keterisolasian, terutama akibat keterbatasan akses jalan darat dan kondisi infrastruktur yang belum memadai. Situasi tersebut semakin dirasakan masyarakat saat fenomena El Niño menyebabkan jalur transportasi air sulit dilalui.
Akibatnya, pasokan bahan kebutuhan pokok menjadi terbatas dan harga barang mengalami kenaikan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Michael menyebutkan, harga minyak di wilayah Ambalau berkisar Rp22 ribu per liter. Bahkan, di desa-desa yang lokasinya lebih jauh, harga bisa mencapai lebih dari Rp30 ribu per liter.
“Kami berupaya bagaimana pun Ambalau ini bagian dari NKRI, bagian dari Indonesia. Tetapi sampai saat ini masih terisolir, terutama jalan darat,” ujarnya. pada Pojokkalbar.com, Jumat (23/10/2026).
Ia berharap pemerintah meningkatkan kualitas jalan dari Nanga Serawai menuju Kemangai, ibu kota Kecamatan Ambalau, agar dapat berfungsi dengan baik dan, jika memungkinkan, diaspal.
Menurutnya, kondisi jalan yang ada saat ini masih memprihatinkan. Selain jalan, jembatan penghubung antarkawasan juga membutuhkan perhatian serius karena menjadi penunjang utama distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Michael mencontohkan, distribusi BBM untuk kebutuhan operasional PLN di Kemangai sempat terkendala setelah truk tangki pengangkut minyak mengalami amblas dan salah satu jembatan dilaporkan roboh akibat rantainya putus.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya meminta bantuan perusahaan yang memiliki kendaraan penarik agar pasokan BBM dapat sampai ke tujuan.
“Kemarin hampir PLN kita tidak menyala sama sekali. Akhirnya kami meminta bantuan kepada tokoh masyarakat di sana untuk meminjam minyak terlebih dahulu sebelum pasokan datang,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelayanan listrik bagi masyarakat.
Air Bersih dan Jembatan untuk Anak Sekolah
Selain akses jalan dan jembatan, Michael mengatakan, kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan yang terus disampaikan pemerintah kecamatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Ia berharap pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Ambalau dapat direalisasikan pada 2027 atau 2028, tanpa harus menunggu tambahan anggaran dari kementerian.
Michael menyebutkan, saat kunjungan anggota Komisi V DPR RI Lasarus ke Pendopo Bupati Sintang, persoalan air bersih di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Kayan Hulu turut menjadi perhatian.
“Kami sangat kewalahan masalah air bersih. Saya berharap pembangunan ini bisa direalisasikan pada 2027 atau 2028,” katanya.
Kebutuhan jembatan penghubung menuju fasilitas pendidikan dan puskesmas juga menjadi perhatian. Menurut Michael, anak-anak di wilayahnya harus mengeluarkan biaya hingga Rp10 ribu per hari untuk menyeberangi sungai menuju sekolah.
Biaya tersebut mencapai Rp5 ribu untuk sekali menyeberang, sehingga pulang-pergi membutuhkan Rp10 ribu per anak.
Kondisi ini menambah beban masyarakat, terutama keluarga yang harus membiayai pendidikan anak di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
Michael berharap pembangunan di ibu kota Kecamatan Ambalau juga ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas dasar yang layak.
“Sepertinya Ambalau sampai saat ini masih ditinggal dalam pembagian kue-kue pembangunannya,” ujarnya.
PLN Baru Menjangkau Tiga Desa
Persoalan kelistrikan turut menjadi keluhan masyarakat Ambalau. Michael mengungkapkan, pelayanan PLN saat ini baru menjangkau tiga desa, yakni Kemangai, Bukit Tinggi, dan Lujan Tingang.
Itu pun, menurutnya, listrik belum tersedia selama 24 jam dan kapasitas pelayanan masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Ia berharap pemerintah bersama pihak PLN dapat mempertimbangkan penggantian mesin pembangkit maupun perluasan jaringan listrik ke desa-desa yang belum terjangkau.
Michael juga mengungkapkan, sempat muncul kemarahan masyarakat akibat kekosongan BBM yang mengancam operasional pembangkit listrik di wilayah tersebut.
Bahkan, ia mengaku mendapat telepon dari warga yang menyampaikan ancaman akan membakar fasilitas PLN karena listrik tidak dapat beroperasi akibat ketiadaan minyak.
“Masalah minyak ini memang sangat krusial untuk saat ini. Kami berharap PLN juga ditingkatkan, mungkin melalui pergantian mesin atau perluasan jaringan,” jelasnya.
Michael menegaskan, masyarakat Ambalau yang berada di wilayah paling hulu Kabupaten Sintang juga merupakan bagian dari Indonesia dan berhak mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai.
Karena itu, ia berharap pemerintah di semua tingkatan dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat Ambalau, mulai dari jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, hingga kelistrikan.
“Kami berharap pemerintah bisa adil. Walaupun berada di paling hulu, Ambalau juga bagian dari Indonesia,” pungkasnya.(red)
