PONTIANAK | Pojokkalbar.com-
Yayasan Dharma Aswad Salam terus mematangkan rencana pendirian politeknik vokasi di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar forum need assessment dengan melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat untuk merumuskan arah pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Student Union UPT Bahasa Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis (6/8/2026), menjadi bagian dari penyusunan konsep pendirian politeknik yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di Kapuas Hulu.
Forum dibuka Ketua Pengurus Yayasan Dharma Aswad Salam, Liadi Bestari, ST, dan dilanjutkan Ketua Pembina Yayasan, Prof. Dr. Ir. Henny Herawati, ST, MT. Hadir pula Pengawas Yayasan Prof. Dr. H. Chairil Effendy dan Ir. Sukaliman, MT, bersama sejumlah tokoh masyarakat Kapuas Hulu.
Dalam paparannya, Prof. Henny Herawati mengatakan rencana pendirian politeknik diawali dengan survei kebutuhan masyarakat yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2025.
Menurutnya, hasil survei menunjukkan lebih dari 60 persen masyarakat menginginkan bidang pertanian menjadi prioritas pengembangan.
“Keputusan memilih bentuk politeknik didasari harapan agar lulusan tidak hanya memperoleh pendidikan tinggi, tetapi juga memiliki daya saing dan mampu menciptakan lapangan kerja. Konsep laboratorium hidup akan menjadi ciri khas politeknik ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil survei tersebut menjadi dasar dalam menentukan program studi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengakomodasi potensi unggulan Kabupaten Kapuas Hulu.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta. Salah satu isu yang mengemuka adalah pentingnya menghadirkan perguruan tinggi di Kapuas Hulu agar generasi muda memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah.
Keberadaan pendidikan tinggi vokasi dinilai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pandangan tersebut juga disampaikan Prof. Chairil Effendy. Menurutnya, keberadaan institusi pendidikan tinggi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menilai apabila generasi muda terus meninggalkan daerah untuk menempuh pendidikan dan tidak kembali, maka potensi serta identitas daerah berisiko semakin tergerus.
Sementara itu, tokoh masyarakat HM Sukri mengusulkan agar cakupan calon mahasiswa tidak hanya berasal dari Kecamatan Silat Hilir, tetapi juga menjangkau wilayah lain, termasuk kawasan perbatasan seperti Kecamatan Badau.
Di sisi lain, H. Baiduri menilai kemajuan Kapuas Hulu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan sektor pendidikan.
Menurutnya, politeknik nantinya juga dapat menjadi solusi bagi lulusan SMK yang telah memiliki keterampilan, namun masih terbatas memperoleh lapangan pekerjaan.
“Melalui pendidikan vokasi, lulusan dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki menjadi usaha rintisan atau startup di daerahnya,” katanya.
Selain membahas arah pengembangan program studi, forum juga menekankan pentingnya penyusunan tahapan pendirian yang terarah, penguatan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil survei dan masukan peserta, Yayasan Dharma Aswad Salam kini mengkaji sejumlah program studi prioritas, meliputi Pertanian dan Perkebunan, Perikanan, Pengolahan Sumber Daya, Teknik Lingkungan, serta Manajemen Pemasaran.
Ketua Pengurus Yayasan Dharma Aswad Salam, Liadi Bestari, berharap seluruh masukan dalam forum tersebut menjadi landasan pendirian politeknik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pendirian Politeknik Vokasi ini menjadi hasil kolaborasi berbagai pihak sehingga mampu menghadirkan akses pendidikan tinggi yang relevan dengan potensi daerah sekaligus melahirkan sumber daya manusia yang siap membangun Kapuas Hulu,” ujarnya.
Liadi menambahkan, setelah menyelesaikan survei kebutuhan masyarakat dan forum need assessment, yayasan akan melanjutkan penyusunan roadmap pengembangan, memperkuat kemitraan lintas sektor, serta memenuhi seluruh persyaratan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.(red)
