PONTIANAK | Pojokkalbar.com-
Pojok Diskusi Kalimantan Barat menggelar dialog publik dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-9 dengan mengusung tema “Sinergi Pemuda dan Akademisi dalam Mengawal Postur APBD demi Pembangunan Kalimantan Barat”, Senin (3/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu warung kopi di Kota Pontianak itu menjadi ruang bertukar gagasan antara akademisi, pemerintah, DPRD, pemuda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas arah pembangunan Kalimantan Barat melalui kebijakan anggaran yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Zulfydar Zaidar Mochtar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak, Mahardika Sari, serta Kaprodi MBS STITDAR Kubu Raya, Hamidun.
Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan dari 38 organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan se-Kalimantan Barat yang aktif memberikan pandangan dan masukan terkait pembangunan daerah.
Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, mengatakan forum tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pembangunan agar semakin berpihak kepada kepentingan publik.
Menurutnya, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari luas wilayah, kondisi geografis, pemerataan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar sekaligus posisi strategis sebagai daerah perbatasan. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat perlu terus diperjuangkan agar pembangunan berlangsung lebih cepat dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut mereka, peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat perlu diiringi dengan tata kelola anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta kalangan pemuda dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta. Sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mampu mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup kegiatan, Pojok Diskusi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialog publik yang independen, edukatif, dan konstruktif dalam mengawal kebijakan pembangunan melalui kolaborasi berbagai pihak.(red)
