Wabup Ronny Dorong Percepatan Pembangunan Perbatasan Sintang

Diposting pada

JAKARTA | Pojokkalbar.com-
Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI–Malaysia. Upaya itu dilakukan dengan membawa langsung sejumlah aspirasi pembangunan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Jalan Kebon Sirih Jakarta.

Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny memimpin audiensi Tim Pemerintah Kabupaten Sintang dengan BNPP RI, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dalam audiensi itu, Ronny didampingi Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, anggota DPRD Sintang Toni dan Nikodimus, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sintang M. Mardyanto serta perwakilan Bappeda Sintang.

Rombongan diterima Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman bersama jajaran deputi BNPP RI.

Ronny mengatakan, Pemkab Sintang sengaja menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung agar pembangunan kawasan perbatasan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan dan aspirasi Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kami berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Ronny, pembangunan perbatasan tidak sebatas membangun infrastruktur. Lebih dari itu, pemerintah perlu memperkuat konektivitas, pelayanan dasar, perekonomian masyarakat hingga pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.

Dia menegaskan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

“Karena itu, kami berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat semakin diperkuat,” tegasnya.

PLBN Sungai Kelik Jadi Prioritas

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sintang membawa sejumlah usulan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik.

Selain itu, Pemkab Sintang mengusulkan peningkatan ruas jalan paralel perbatasan serta peningkatan status sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan menjadi jalan nasional.

Akses Simpang Nanga Merakai–Pintas Keladan juga menjadi salah satu usulan yang disampaikan kepada BNPP RI.

Tak hanya jalan, Pemkab Sintang turut mendorong penguatan jaringan telekomunikasi dan listrik di kawasan perbatasan. Termasuk pembangunan sarana pemerintahan seperti kantor desa, rumah dinas camat dan fasilitas pemerintahan lainnya.

Ronny menilai pembangunan tersebut penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.

Pemkab Sintang juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat perbatasan.

Sebab, menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik.

“Pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan,” katanya.

Masyarakat Harus Rasakan Kehadiran Negara

Ronny berharap dukungan dan alokasi anggaran BNPP RI untuk kawasan perbatasan Sintang dapat ditingkatkan.

Menurut dia, pembangunan yang nyata menjadi salah satu bentuk kehadiran negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Kami memohon agar dukungan dan alokasi anggaran dari BNPP RI untuk kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan. Masyarakat perbatasan membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang nyata, baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan,” harapnya.

Dia memastikan Pemkab Sintang bersama DPRD Sintang akan terus mengawal berbagai usulan tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara dan memperoleh akses pembangunan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya,” pungkas Ronny. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *