SINTANG | Pojokkalbar.com-
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus, mengungkapkan bahwa rencana awal bulan Februari untuk melakukan lelang telah dapat dilaksanakan. Namun, proses tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan HPS, SK dan PPK.
Menurut Yustinus, kebutuhan HPS (Harga Pemikiran Satuan) yang digunakan dalam proses lelang masih belum mencukupi. Hal ini menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan lelang, karena membutuhkan waktu untuk memperoleh persediaan yang memadai.
Selain itu, terdapat kendala di Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang diperlukan dalam proses lelang tersebut.
Selanjutnya, adanya hambatan dalam memperoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan lelang. PPK berfungsi sebagai penghubung antara PA/KPA dan penyedia.
Yustinus menyampaikan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mengatasi kendala-kendala ini secepat mungkin. Dia juga berharap agar proses lelang dapat segera dilaksanakan setelah kendala-kendala ini teratasi.
“Kami memang berencana diawal Februari ini harus sudah melakukan lelang, hanya saja terkendala terkait dengan HPS, SPK PPK, ini masih ada keterlambatan, namun saya pastikan serapan anggaran bakal maksimal dalam tahun 2024 ini karena pekerjaan tidak terlalu banyak dibandingkan tahun lalu, sehingga tidak begitu padat tahun ini lebih banyak lelang, konsolidasi, kontrak tual semua untuk swakelola tidak ada jumlah yang di kontrak tual kan itu ada 90an termasuk dalam DAK senilai Rp. 115 Milyard, DAU earmark itu sekitar Rp. 90 Milyard tetapi fisiknya sekitar Rp. 50an Milyard karena sisanya untuk guru PPK dan dipastikan pihaknya sudah siap lelang. Dan saat ini kami mulai melakukan survei dilapangan untuk menjaring sekolah-sekolah apa yang dibutuhkan, ” Jelasnya.(red)
