SINTANG | Pojokkalbar.com-
Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyatakan seluruh pandangan umum yang disampaikan delapan fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
Menurut Ronny, agenda penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tindak lanjut dari penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang telah disampaikan pemerintah daerah sehari sebelumnya.
“APBD Tahun 2025 ini sebenarnya sudah melalui berbagai tahapan. Sudah diaudit oleh Inspektorat, kemudian diperiksa oleh BPK. Kabupaten Sintang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya,” ujarnya pada Rabu,(8/7/2026).
Meski kembali meraih opini WTP, Ronny menegaskan pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri.
“Walaupun kita mendapatkan predikat WTP, yang tentu menjadi prestasi dan kebanggaan, kita juga menyadari masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki agar tata kelola pemerintahan Kabupaten Sintang semakin baik ke depan,” katanya.
Ia menilai seluruh fraksi DPRD pada dasarnya memberikan apresiasi atas capaian WTP tersebut sekaligus menyampaikan berbagai masukan yang bersifat konstruktif.
“Saya pikir semua fraksi memberikan apresiasi terhadap WTP. Kemudian ada beberapa catatan yang disampaikan teman-teman DPRD. Semuanya positif dan tentu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar pengelolaan pemerintahan ke depan semakin baik,” ucapnya.
Menanggapi sorotan DPRD mengenai pelayanan di RSUD Ade M. Djoen Sintang, Ronny mengakui rumah sakit daerah saat ini memang menghadapi persoalan keterbatasan kapasitas tempat tidur.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pemantauan langsung dan menemukan jumlah pasien yang datang kerap melebihi kapasitas ruang perawatan yang tersedia.
“Memang beberapa waktu lalu kita melakukan monitoring dan ditemukan pasien yang masuk melebihi kapasitas tempat tidur yang tersedia. Ini sedang kita carikan solusinya,” jelasnya.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait serta berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk mendapatkan dukungan pembangunan gedung baru di RSUD Ade M. Djoen.
Menurut Ronny, apabila usulan tersebut disetujui, maka pembangunan gedung baru akan diikuti dengan penambahan kapasitas tempat tidur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
“Kita sudah mengajukan proposal ke kementerian dan juga meminta dukungan teman-teman di DPR RI untuk penambahan gedung. Kalau gedung baru disetujui, otomatis kapasitas tempat tidur juga akan bertambah,” katanya.
Selain ruang perawatan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan fasilitas layanan hemodialisis atau cuci darah.
Ronny mengatakan pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah telah membangun gedung khusus layanan cuci darah. Sementara pada tahun 2026 dilakukan penyelesaian atau finishing agar gedung tersebut segera dapat difungsikan.
“Untuk layanan cuci darah, tahun 2025 kita sudah membangun gedungnya. Tahun 2026 ini kita selesaikan tahap finishing sehingga nantinya bisa digunakan untuk menambah kapasitas layanan cuci darah,” ungkapnya.
Ia memperkirakan gedung baru tersebut nantinya mampu menampung sekitar belasan unit tempat tidur atau layanan hemodialisis sehingga dapat mengurangi antrean pasien, mengingat RSUD Ade M. Djoen tidak hanya melayani warga Kabupaten Sintang, tetapi juga menjadi rumah sakit rujukan bagi sejumlah daerah di sekitarnya.
Saat ini, kata Ronny, bangunan tersebut masih dalam tahap penyelesaian akhir karena harus memenuhi seluruh standar teknis yang ditetapkan sektor kesehatan.
“Bangunannya sudah ada di belakang gedung VIP, tetapi masih proses finishing, seperti pemasangan keramik, pengecatan, plafon, dan beberapa standar teknis lainnya. Setelah semuanya memenuhi standar, baru bisa dioperasikan,” pungkasnya.(red).
