SINTANG | Pojokkalbar.com-
Persoalan kekurangan dan pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Sintang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, kebutuhan guru saat ini mencapai sekitar 2.300 orang, ditambah sekitar 925 guru honorer non-P3K yang masih tercatat di satuan pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I Persatuan Guru Republik Iindonesia (PGRI) Sintang Tahun 2026 yang digelar di Gedung PGRI Kabupaten Sintang, Rabu (26/8/2026).
Konferensi kerja mengusung tema “Memperkuat Silaturahmi dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju.”
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran PGRI Sintang, PGRI Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang serta dibuka langsung Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala.
Sekretaris Umum PGRI Kalimantan Barat Suherdiyanto dalam sambutannya mengapresiasi tata kelola organisasi PGRI Sintang yang dinilai semakin baik dalam dua tahun terakhir.
Ia mendorong PGRI Sintang tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan pelatihan.
PGRI Kalbar, kata dia, menyiapkan dukungan untuk dua paket kegiatan peningkatan kompetensi guru bagi setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.
Dukungan tersebut berupa bantuan konsumsi sekitar Rp2,5 juta untuk 100 peserta serta dukungan narasumber dari tingkat provinsi.
“Harapannya dalam satu tahun provinsi bersama kabupaten/kota minimal bisa berkolaborasi,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan peningkatan kompetensi tidak harus dilaksanakan di pusat Kabupaten Sintang. Kegiatan dapat digelar di tingkat cabang dengan peserta sekitar 75 hingga 100 orang.
PGRI Kalbar juga memiliki sejumlah narasumber yang berkompetensi hingga tingkat nasional sehingga dapat mendukung kegiatan tersebut.
Kekurangan Guru Capai Ribuan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, memaparkan kondisi tenaga pendidik di Kabupaten Sintang.
Ia menyebut terdapat sekitar 931 satuan pendidikan yang tersebar di Kabupaten Sintang, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP.
Namun, jumlah guru yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan.
Berdasarkan data Dapodik yang disandingkan dengan data pemerintah daerah, Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru.
Selain itu, terdapat sekitar 925 guru honorer non-P3K yang masih tercatat.
“Kalau itu ditambah, berarti kekurangan guru kita kurang lebih 3.000,” katanya.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga distribusi guru yang belum merata.
Roni mencontohkan, terdapat sekolah yang memiliki lebih dari 50 bahkan 70 siswa, tetapi hanya memiliki tiga sampai lima guru. Sebaliknya, ada sekolah dengan hanya sekitar 11 siswa, tetapi memiliki tujuh guru.
Karena itu, Dinas Pendidikan kini melakukan pemetaan sekolah untuk mencocokkan data Dapodik dengan kondisi riil di lapangan.
Hasil pemetaan nantinya menjadi dasar untuk melakukan penataan dan pemerataan guru.
Bupati Tegaskan Guru Jadi Prioritas
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan guru.
Menurutnya, PGRI merupakan mitra pemerintah dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan para guru.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh harapan guru sekaligus. Namun, ia meminta persoalan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas.
Termasuk terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Saya bilang, kalau dapat prioritaskan,” kata Gregorius.
Ia menganalogikan guru sebagai mesin yang menggerakkan pendidikan, sedangkan gaji dan TPP merupakan bahan bakar agar mesin tersebut dapat berjalan.
Karena itu, menurutnya, setelah pemerintah memberikan dukungan terhadap guru, peningkatan mutu pendidikan juga harus menjadi tanggung jawab bersama.
Gregorius juga meminta para guru memahami kebijakan penataan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penempatan guru maupun kepala sekolah tidak bisa hanya berdasarkan keinginan individu, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan sekolah.
Ia mengakui ada guru yang merasa keberatan bahkan menangis ketika menghadapi kebijakan penataan. Namun, pemerintah harus tetap mengambil keputusan berdasarkan aturan dan kebutuhan pendidikan.
PGRI Soroti Keresahan Guru P3K
Sementara itu, Ketua PGRI Sintang Yustinus J menyoroti keresahan yang dirasakan sejumlah guru, khususnya guru P3K, terkait isu penataan atau perombakan tenaga pendidik.
Menurutnya, PGRI akan terus memberikan semangat dan penguatan kepada para guru agar tetap menjalankan tugas secara profesional.
“Banyak guru, terlebih guru P3K, banyak cemas, was-was,” ujarnya.
Namun, ia menyebut telah ada kepastian bahwa guru P3K tidak akan dilakukan perombakan sebagaimana kekhawatiran yang berkembang sebelumnya.
Selain persoalan status guru, Yustinus juga menyoroti minimnya pelatihan peningkatan kompetensi guru.
Menurutnya, tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju” harus diwujudkan melalui program nyata.
Karena keterbatasan pelatihan, PGRI Sintang mendorong terbentuknya kelompok-kelompok belajar antarguru.
Guru P3K diharapkan dapat menjadi inisiator sekaligus narasumber untuk menggerakkan guru lainnya dalam kegiatan belajar bersama.
“Mereka menjadi inisiator untuk menggerakkan guru-guru yang ada di lapangan atau membentuk kelompok-kelompok belajar. Mereka sebagai narasumber,” katanya.
Dengan pola tersebut, peningkatan kompetensi guru tidak sepenuhnya bergantung pada pelatihan formal yang membutuhkan anggaran besar.
BDR dan Mutu Pendidikan Ikut Dievaluasi
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang juga akan mengevaluasi pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) yang sebelumnya diterapkan menyusul kondisi kabut asap akibat karhutla.
Roni mengatakan, meski pembelajaran tatap muka telah kembali dimulai, kondisi kualitas udara masih menjadi perhatian.
Dinas Pendidikan akan mengevaluasi efektivitas BDR serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran siswa.
Ia mengkhawatirkan jika BDR berlangsung terlalu lama, keseriusan siswa dalam belajar dapat menurun.
Terlebih, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa Sintang dinilai masih belum memuaskan.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah, PGRI dan para guru.
Melalui Konkerkab I PGRI Sintang 2026, seluruh pihak berharap lahir program dan kebijakan konkret untuk mengatasi kekurangan serta pemerataan guru, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dan memperkuat kompetensi guru.
Bupati Gregorius kemudian secara resmi membuka Konferensi Kerja Kabupaten I PGRI Sintang Tahun 2026 yang ditandai dengan seruan, “Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas!” (red)
