SINTANG | Pojokkalbar.com – Sebanyak 14 camat se-Kabupaten Sintang mengikuti Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Barat bersama para camat se-Kalimantan Barat yang membahas penguatan peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Camat Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Benediktus Hengky, kepada Pojokkalbar.com, Senin (9/11/2026).
Hengky mengatakan, dalam rapat kerja tersebut, camat ditekankan memiliki posisi penting sebagai simpul koordinasi pemerintahan sekaligus penghubung antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Dalam rapat tersebut juga tampak hadir Bupati Sintang Greovorius Herkulanus Bala.
Menurut Hengky, terdapat tiga peran utama yang harus dijalankan camat, yakni sebagai simpul koordinasi, pengawal harmonisasi tata kelola pemerintahan, serta akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam menjalankan fungsi koordinasi, camat diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, membangun komunikasi dengan instansi vertikal, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat. Camat juga diminta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan berjalan selaras.” Katanya.
Selain itu, camat memiliki tanggung jawab mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, terutama memastikan pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Termasuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta pembangunan desa agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan hukum.
“Peran camat juga harus mampu menjadi akselerator kesejahteraan masyarakat. Artinya, camat harus peka terhadap persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan hingga kesiapsiagaan bencana,” demikian poin penting yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Camat juga diharapkan aktif turun ke lapangan untuk mendukung penanganan berbagai persoalan daerah, termasuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta program prioritas pemerintah, seperti penanganan tuberkulosis (TBC).
Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Kalimantan Barat juga memberikan arahan khusus kepada Kepala Biro Pemerintahan agar memfasilitasi pemerintah kabupaten dalam proses pembentukan kecamatan baru, dengan membantu pemenuhan persyaratan dasar, teknis, dan administratif.
Selain itu, Gubernur meminta agar Lomba Kecamatan kembali diaktifkan. Kegiatan tersebut diketahui sempat vakum sejak 2019 akibat pandemi Covid-19. Lomba ini diharapkan dapat memotivasi camat meningkatkan kinerja sekaligus mengembangkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing.
Gubernur juga berkomitmen memberikan apresiasi kepada kecamatan yang berhasil meraih prestasi dalam ajang tersebut.
Melalui rapat kerja ini, para camat diharapkan semakin memperkuat komitmen sebagai pemimpin kewilayahan yang melayani, responsif, dan inovatif. Camat juga dituntut memahami karakteristik wilayah serta membangun kolaborasi untuk menghasilkan program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rapat kerja tersebut diharapkan menghasilkan gagasan konkret, pemetaan persoalan wilayah yang akurat, serta komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, harmonis, dan sejahtera.(red)
