SINTANG | Pojokkalbar.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang sekaligus Plt Kepala MPP Bumi Senentang, Ernawati, serta perwakilan dari 24 gerai pelayanan yang beroperasi di MPP Bumi Senentang.
Ernawati mengatakan, rapat koordinasi dan evaluasi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Dalam Bab II Pasal 5 Ayat (1) diatur bahwa koordinasi penyelenggaraan pelayanan antara DPMPTSP dengan organisasi penyelenggara MPP Bumi Senentang dilaksanakan satu bulan sekali.
“Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dan evaluasi terhadap petugas pelayanan di gerai MPP. Evaluasi ini juga menjadi evaluasi terakhir pada tahun 2026,” kata Ernawati.
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal, baik dari sisi internal maupun eksternal, termasuk pelayanan yang diberikan oleh 24 gerai di MPP Bumi Senentang.
Ia meminta seluruh perwakilan gerai menyampaikan masukan dan saran demi menciptakan suasana pelayanan yang nyaman, baik bagi petugas maupun masyarakat.
“Untuk 24 gerai yang ada di MPP Bumi Senentang, silakan memberikan masukan dan saran kepada kami agar semua merasa nyaman. Kita tidak akan menyalahkan atau menghakimi siapa pun, tetapi kita bertukar pikiran dan berdiskusi supaya gerai dan masyarakat yang datang merasa nyaman,” ujarnya.
Ronny mengungkapkan, sejak dilantik, dirinya bersama Bupati Sintang langsung mengunjungi MPP Bumi Senentang. Hal tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan pusat pelayanan terpadu tersebut.
Menurutnya, jumlah kunjungan masyarakat ke MPP Bumi Senentang cukup tinggi. Pada 2025 tercatat lebih dari 40 ribu kunjungan, sedangkan sepanjang 2026 telah mencapai sekitar 30 ribu kunjungan.
“Capaian ini luar biasa. Saya mendorong agar promosi lebih gencar dilakukan supaya masyarakat semakin mengetahui bahwa ada berbagai layanan yang bisa diakses di MPP Bumi Senentang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ronny berharap ke depan MPP Bumi Senentang dapat mengembangkan jenis layanan, termasuk membuka layanan konsultasi hukum yang melibatkan Polres Sintang dan Kejaksaan Negeri Sintang.
Menurutnya, keberadaan layanan tersebut akan memudahkan masyarakat menyampaikan persoalan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian maupun kejaksaan.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar MPP menyediakan layanan khusus untuk menampung kritik, saran, masukan, hingga pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Misalnya, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan dapat menyampaikannya melalui gerai pengaduan tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Dengan begitu, masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan. Kita ingin persoalan bisa ditangani melalui mekanisme yang tepat sehingga tidak muncul lagi anggapan No Viral No Justice,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ronny juga menyoroti pelayanan keimigrasian di MPP Bumi Senentang. Ia mengaku menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan kuota antrean melalui aplikasi Imigrasi.
Beberapa warga disebut mengalami kegagalan saat mendaftar karena kuota mingguan cepat penuh. Selain itu, keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi dan kendala jaringan internet juga menjadi hambatan.
Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mencari layanan keimigrasian hingga ke Kabupaten Sanggau.
Ronny berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi agar pelayanan keimigrasian di MPP Bumi Senentang semakin mudah diakses masyarakat.(red)
