SINTANG | Pojokkalbar.com-
Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026).
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kurniawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta kesepakatan terhadap program pembangunan tahunan.
“Musrenbang ini bertujuan untuk mempertajam target pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025–2029,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, dunia usaha hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala dalam sambutannya menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan visi mewujudkan masyarakat Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan.
Menurut Bupati, tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk memperkuat daya saing daerah yang berkelanjutan.
“Fokus kita meliputi peningkatan infrastruktur jalan dan permukiman, kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi melalui UMKM, koperasi, pertanian dan pariwisata, serta digitalisasi pelayanan publik,” jelasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah provinsi, khususnya dalam pembangunan jalan provinsi, penyelesaian jembatan Ketungau, serta pembangunan PLBN di wilayah perbatasan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, energi, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus dalam arahannya menyoroti tantangan keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pembangunan, terutama infrastruktur di daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran, tentu tidak semua kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi. Karena itu diperlukan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujarnya.
Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus mendukung pembangunan di kabupaten/kota, termasuk melalui bantuan keuangan untuk sektor prioritas.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antar level pemerintahan serta perlunya strategi jangka panjang dalam pengendalian inflasi, tidak hanya bergantung pada operasi pasar.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab berbagai persoalan strategis di Kabupaten Sintang.(red)
