SINTANG | Pojokkalbar.com-
Antrean panjang kendaraan truk pengangkut tandan buah segar (TBS) terjadi dalam sepekan terakhir. Antrean bahkan mengular hingga berkilo-kilometer di sepanjang Jalan Poros Sungai Ringin menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Permata Subur Lestari (PSL) Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala. Ia meminta manajemen PT PSL tidak memfasilitasi aktivitas Louding RAMP atau tempat penampungan dan penimbangan TBS di sekitar jalur masuk pabrik.
Permintaan itu disampaikan Bupati setelah mendapat penjelasan dari pihak manajemen bahwa terdapat sejumlah kendaraan yang hanya melakukan penimbangan TBS di lokasi pabrik, namun buahnya tidak dibongkar ke dalam pabrik.
Menurut Bupati, keberadaan fasilitas semacam itu berpotensi menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan di antara petani maupun sopir yang tengah mengantre.
“Pada kesempatan ini saya berharap kepada pihak pabrik untuk tidak memfasilitasi itu. Karena nanti, taruhlah itu benar, kan membuat kecurigaan dari kawan-kawan yang lain,” kata Gregorius, Kamis (10/9/2026).
Ia menegaskan, apabila ada pihak yang ingin menjalankan usaha RAMP, seharusnya fasilitas tersebut dibangun secara mandiri dan tidak memanfaatkan fasilitas maupun jalur milik pabrik.
“Kalau ada yang bikin RAMP, mestinya mereka bikin RAMP, ya ada fasilitas sendiri. Pabrik sebesar ini ditebeng orang kan enggak pas juga,” ujarnya.
Bupati bahkan mempertanyakan potensi hubungan antara aktivitas RAMP dengan pihak pabrik apabila kegiatan tersebut tetap berlangsung di sekitar jalur masuk perusahaan.
“Bagaimana saya bisa percaya tidak ada konspirasi antara RAMP dan pabrik kalau situasinya begini. Ini di jalur jalan pabrik kok ada bikin RAMP di sini, kan enggak pas,” tegasnya.
Bupati Cek Langsung Antrean
Sebelumnya, Bupati Sintang datang langsung ke pabrik untuk mengecek informasi mengenai adanya perbedaan jalur antrean kendaraan pengangkut TBS.
Dalam perjalanan menuju lokasi, ia mengaku sempat bertanya kepada sejumlah sopir terkait kondisi antrean. Para sopir menyebut waktu tunggu bervariasi, mulai dari dua hingga empat hari.
Mereka juga menyampaikan adanya antrean di jalur kanan dan kiri. Namun, berdasarkan pengecekan Bupati di lokasi, pada hari tersebut tidak ditemukan adanya jalur khusus.
Bupati mengakui pihak manajemen membantah adanya perlakuan khusus terhadap kendaraan tertentu. Meski demikian, ia meminta perusahaan tetap menjaga transparansi dan keadilan, terutama di tengah kondisi operasional pabrik yang sedang terbatas.
“Saya berharap dalam situasi sulit ini pabrik bisa bersikap adil. Kalau hari ini lambat, ya sama-sama lambat. Saya hanya berharap satu jalur. Kalau sulit, kita sama-sama sulit. Suatu hari kalau enak, semua jalur enak,” katanya.
Ia mengingatkan agar persoalan antrean TBS tidak berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada yang diistimewakan. Satu dua orang mempersulit, akhirnya makin mempersulit banyak orang. Ini yang saya antisipasi, masalah sosial. Kita ingin kondusif,” ujarnya.
Pemda Kedepankan Integritas Perusahaan
Terkait langkah pemerintah daerah ke depan, termasuk kemungkinan pengawasan terhadap aktivitas penerimaan TBS, Bupati mengatakan pihaknya untuk sementara masih mengedepankan komitmen dan integritas perusahaan.
“Pertama kita berharap integritas dari pihak pabrik. Kita sementara enggak sampai ke sana. Ini tergantung di sini saja lagi,” katanya.
Menurutnya, perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam menjalankan kegiatan usaha tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Ini tergantung komitmen mereka, tergantung hati nurani mereka, seperti apa mereka berbisnis di tempat kita ini. Jangan sampai mereka mau mencari keuntungan, tapi juga membuat kegaduhan,” tegas Bupati.
Sementara itu, Mill Manager PT PSL Ari Purwadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan Bupati dan melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi di lapangan.
“Apapun masukan dari Pak Bupati tadi pastinya akan kami tinjau kembali. Perusahaan sendiri memang seharusnya bersikap adil, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang nantinya menyebabkan kegaduhan,” kata Ari.
Terkait kendala operasional, Ari menjelaskan kapasitas pengolahan pabrik saat ini hanya berada di kisaran 300 hingga 400 ton TBS per hari. Angka tersebut jauh di bawah kapasitas normal yang mencapai sekitar 1.000 ton per hari.
Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi keterbatasan sumber air akibat musim kemarau.
“Untuk saat ini kita hanya bisa olah sekitar 300 sampai 400 ton, mengingat kondisi air kita tipis. Ke depan kami usahakan agar bisa mendapatkan sumber air yang lebih banyak, sehingga bisa mencapai target 1.000 ton per hari,” ujarnya.
Saat ini, kata Ari, perusahaan harus membeli pasokan air dari kawasan Jembatan Malong untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik.
Sebelumnya, kebutuhan air untuk operasional pabrik mengandalkan sungai dan anak sungai yang berada di sekitar kawasan perusahaan.
