SINTANG | Pojokkalbar.com-
Aparatur pemerintah desa di Kabupaten Sintang menjerit. Sudah tiga bulan Penghasilan Tetap (Siltap) tak kunjung cair. Kondisi itu memantik protes keras dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kalimantan Barat, Dede Hendranus. Pada Pojokkalbar.com, Selasa (3/3/2026).
Menurut Dede, sejak Januari, Februari hingga Maret 2026, perangkat desa belum menerima hak mereka. Bahkan, dampaknya meluas hingga kepesertaan BPJS yang disebut-sebut banyak nonaktif karena iuran tak terbayar.
“Untuk Kabupaten Sintang sudah tiga bulan belum dibayarkan. Sementara Bengkayang dan Sambas sudah. Kami belum sepenuhnya memahami apa kendala pemerintah sehingga kewajiban terhadap aparatur desa ini belum direalisasikan,” tegas Dede.
Ia berharap pemerintah segera mencairkan Siltap agar roda pemerintahan desa tidak lumpuh. Pasalnya, pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan meski kondisi keuangan tersendat.
Dede menyebut, dana desa tahun 2026 untuk Sintang paling tinggi sekitar Rp373 juta per desa. Namun, besaran potongan belum diketahui lantaran regulasi teknis belum keluar.
Dampaknya dinilai sangat signifikan. Pembangunan desa terancam stagnan. “Kalau begini terus, desa tidak bisa melakukan pembangunan pada 2026 ini. Pasti nanti masyarakat akan mengeluhkan,” katanya.
Kondisi kian berat mengingat beberapa kantor desa di Sintang sebelumnya hangus terbakar dan hingga kini belum ada kepastian pembangunan kembali. Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan.
“Ini beban berat bagi kepala desa dan aparatur desa. Infrastruktur di Sintang masih darurat. Sementara dana yang masuk sudah sangat terbatas, bahkan pas-pasan untuk bayar gaji,” tegasnya.
Persoalan lain yang ikut disorot adalah pembangunan Koperasi Merah Putih. Di Sintang, sekitar 28 koperasi baru telah terbentuk. Namun, Dede menilai pemotongan dana desa untuk program tersebut belum diimbangi pemerataan pembangunan.
Ia menambahkan, DPP APDESI telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait mandeknya Siltap Namun hingga kini belum ada solusi konkret.
“Kalau tidak segera ada solusi, sangat sulit diterapkan di desa. Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar hak aparatur desa dibayarkan dan pembangunan desa bisa berjalan,” pungkasnya.(red)
