SINTANG | Pojokkalbar.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Kabupaten Sintang menggelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2025 dengan agenda utama penyampaian laporan hasil kegiatan reses ke-2 dari masing-masing fraksi. Rapat yang digelar di ruang sidang utama Gedung Sekretariat DPRD Sintang, Senin (30/6/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Indra Subekti.
Wakil Ketua DPRD Yohanes Rumpak dan Sandan turut hadir dalam paripurna tersebut, bersama seluruh anggota dewan. Agenda ini merupakan forum penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang dihimpun para anggota legislatif saat melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Salah satu fraksi yang menyampaikan laporan hasil kegiatan reses adalah Fraksi Gerindra. Juru bicara Fraksi Gerindra, Juni, menyampaikan bahwa seluruh anggota fraksi telah melaksanakan kegiatan reses dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.
“Melalui kegiatan reses ini, anggota dewan berkesempatan menyerap langsung aspirasi masyarakat, meninjau kondisi di lapangan, serta menghimpun data dan informasi terkait kebutuhan riil warga,” ujar Juni.
Ia menambahkan, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, serta upaya menjaga kesinambungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Beberapa isu yang mengemuka dalam laporan hasil reses Fraksi Gerindra di antaranya menyangkut infrastruktur jalan, akses pendidikan, ketersediaan layanan kesehatan, serta dorongan peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah dapil masing-masing.
“Laporan kegiatan reses ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi tugas anggota DPRD kepada publik,” kata Juni. Hasil kegiatan reses tersebut juga telah dituangkan secara lengkap dalam laporan tertulis yang disampaikan ke pimpinan DPRD.
Paripurna ini juga mencatat pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya menjelang penyusunan rencana kerja pembangunan tahun anggaran berikutnya.(red)
