SINTANG | Pojokkalbar.com-
Persoalan tata niaga kelapa sawit di Kabupaten Sintang bukan semata urusan harga, tetapi juga menyangkut hak petani swadaya yang selama ini mengelola kebunnya sendiri tanpa bergantung pada perusahaan.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang membidangi investasi dan perkebunan Markus Jembari menegaskan pihaknya akan ikut mendorong agar perusahaan perkebunan maupun pabrik kelapa sawit menjalankan aturan tata niaga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pembuat regulasi, tetapi juga harus memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan oleh pihak perusahaan sebagai pelaksana di lapangan.
“Sebagai anggota DPRD, khususnya di Komisi D, saya berharap pihak perkebunan benar-benar mengikuti aturan terkait tata niaga perkebunan. Pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan, sehingga antara pemerintah dan pelaksana aturan harus sama-sama memastikan ketentuan itu dijalankan,” ujarnya usai mengikuti rapat bersama pemerintah daerah dan para perusahaan kelapa sawit yang ada diwilayah tersebut. Pada Kamis,(19/11/2026) di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.
Markus mengatakan, persoalan yang dihadapi petani sawit merupakan masalah riil yang menyangkut ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat. Apalagi, Kabupaten Sintang memiliki banyak perkebunan sawit dengan petani swadaya yang mengelola kebun secara mandiri.
Petani swadaya, kata dia, menanggung sendiri seluruh biaya produksi, mulai dari penanaman, perawatan, pemupukan hingga pengelolaan kebun. Karena itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan ketika menjual hasil panennya.
Ia menilai, ketika kewajiban masyarakat terhadap negara tetap berjalan, termasuk membayar pajak, maka pemerintah juga harus hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani, terutama dalam hal harga dan kepastian penjualan hasil kebun.
“Petani swadaya ini menanam sendiri, mengelola sendiri, memupuk sendiri. Ketika menjual, kewajiban mereka kepada pemerintah tetap ada. Jadi, kami juga berhak meminta hak kami. Apa hak kami? Proteksi harga, kemudian kepastian kuota, supaya hasil kebun kami tetap bisa dijual,” tegas Markus.
Ia berharap DPRD Sintang secara kelembagaan ikut mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit, termasuk mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi dan memastikan petani memperoleh kepastian dalam tata niaga.
Menurutnya, persoalan sawit ini bukan sekadar persoalan perusahaan dan petani, melainkan menyangkut ekonomi masyarakat luas yang harus mendapat perhatian serius pemerintah maupun DPRD.(red)



