CIMAHI | Pojokkalbar.com-
BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menitikberatkan pada hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan untuk menciptakan nilai terbaik bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pembiayaan JKN harus mampu memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan membiayai pelayanan kesehatan. Namun, juga pada kemampuan memastikan pelayanan tersebut menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Pujo, Rabu (16/9/2026).
Dia mengatakan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN. Hal itu seiring tingginya pemanfaatan layanan serta biaya pelayanan yang dibutuhkan.
Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Upaya tersebut antara lain pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” tambah Pujo.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. Indikator yang sebelumnya berorientasi pada proses diarahkan menjadi indikator outcome.
Indikator yang dipantau meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Didukung Kodam III Siliwangi
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso mengatakan, pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.
Menurutnya, kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi menyatakan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan pasien, termasuk pelayanan penyakit jantung dan berbagai layanan pendukungnya.
Dia mengatakan, peserta JKN menjadi salah satu kelompok yang cukup banyak memanfaatkan layanan jantung di RS Dustira.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten.
Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Karena itu, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Timbul juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome.
Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan penting dilakukan secara berkelanjutan karena kesehatan merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa.(red)
