SINTANG | Pojokkalbar.com-
Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Arif Setya Budi, menyatakan bahwa pihaknya akan lebih memfokuskan upaya tata kelola sawit pada dua aspek utama, yaitu data dan infrastruktur.
Dalam pernyataannya, Arif menjelaskan bahwa pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan sangat bergantung pada keakuratan data serta kualitas infrastruktur pendukung. “Kami menyadari bahwa tanpa data yang tepat, kebijakan yang diambil untuk pengembangan sawit tidak akan efektif. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan pengumpulan dan analisis data terkait petani sawit mandiri di wilayah kami,Data itu misalnya terkait data petani mandiri utamanya. Di Dana Bagi Hasil (DBH) sendiri kami mendapat tiga kegiatan salah satunya adalah pendataan petani mandiri.” ujarnya pada Pojokkalbar.com, Senim, (28/10/2024). Di Sintang.
Arif juga menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai, termasuk jalan akses ke perkebunan dan fasilitas pendukung lainnya, sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas dan akses pasar bagi petani sawit. “Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada,” katanya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berharap dapat menciptakan tata kelola sawit yang lebih baik, yang tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.
“Melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi, kami optimis bahwa sektor perkebunan sawit di Kabupaten Sintang dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk mendata seluruh perkebunan sawit yang ada di kabupaten Sintang tentu tidak mudah dan banyak kendala yang dihadapi saat di lapangan.
“Setelah pendataan itu baru kita lihat mana sebaran petani yang terbanyak , bagaimana kita memitrakan petani-petani swadaya ini ke koperasi di masing-masing perusahaan perkebunan kelapa sawit nah itu yang paling utama di program kami, ” Tutur Arif Setya Budi.
Karena menurut nya dalam rancangan Kerja rencana aksi daerah pihaknya fokus utama di DBH. Kemudian yang kedua sertifikasi Ispo itu yang utama untuk menunjang petani sawit mandiri, untuk perkebunan sawit yang sudah sertifikasi kata Arif sebanyak 19 petani mandiri.
“Kami bekerjasama dengan NGO mendampingi dua koperasi untuk sertifikasi Ispo, kalaupun mereka sudah dapat sertifikasi RSPO tetapi dalam kerangka pemerintah indonesia. Yang menjadi target kita adalah kerangka Ispo jadi sertifikasi indonesianya sendiri bukan versi luar negeri.” Kata Arif.
Untuk sertifikasi ini memang banyak kendala, karena kalau perkebunan kelapa sawit itu sendiri yang mengurusnya agak susah tercapai sebab itu pihaknya harus melakukan pendampingan secara intensif terhadap petani karena dalam kerangka sertifikasi ini bukan hanya lembaga tetapi person-person yang tergabung dalam koperasi itu harus didampingi,” Nanti misalnya lembaganya sudah sertifikasi tetapi ada anggotanya yang melakukan praktik tidak baik dalam pengelolaan sawit maka imbasnya kepada lembaga tersebut sehingga bisa saja sertifikasinya dicabut, ” Bebernya.
Untuk sosialisasi Ispo sebut Arif pihaknya sudah berulang kali, kemudian dalam rangka sosialisasi itu sendiri dilakukan juga pada saat proses pendataan ke desa desa.
“Karena kerangka kerja sama itu bukan personal ke petani melainkan dalam rangka wadah baik itu kelompok tani dan koperasi. Itu yang kita Mitra kan dengan pabrik-pabrik kelapa sawit, ”
Jika dilihat dari kesadaran petani mereka belum tahu, akan tetapi meskipun mereka tahu jika tidak didampingi secara intens juga agak kurang , mereka kan tidak tahu penggunaan insektisida yang baik seperti apa, “Lalu bagaimana kita memberi sosialisasi kepada mereka disitulah timbul dampak dampak praktik kelapa sawit yang tidak baik itu dari segi polusi dan lingkungan menjadi terdegradasi, jadi kalau sudah sertifikasi secara umum sawit aman,” Pungkasnya. (RED).
