SINTANG | Pojokkalbar.com-
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak besar terhadap pembangunan di daerah. Sejumlah program pembangunan terpaksa dikurangi, sementara kebutuhan infrastruktur masyarakat masih cukup tinggi.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Golkar, Zeno Zevri Wahyu menilai kondisi anggaran saat ini membuat pemerintah daerah semakin sulit melanjutkan pembangunan, terutama karena keterbatasan dana yang tersedia.
Menurutnya, sejumlah anggaran kegiatan kini mengalami pemangkasan dan dialihkan untuk mendukung program pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat.
“Pemotongan anggaran ini sangat berpengaruh sebenarnya. Banyak kegiatan yang terpangkas dan dananya dialihkan untuk program-program tersebut. Jadi, anggaran pembangunan saat ini jauh lebih minim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. Pada Pojokkalbar.com, Minggu (22/11/2026) di Sintang.
Zeno mengatakan, sebelum terjadi pemangkasan anggaran pun, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam melanjutkan berbagai pembangunan. Kondisi tersebut kini semakin berat, mengingat kebutuhan pembangunan di daerah masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Terutama pada sektor infrastruktur, masih terdapat jalan maupun jembatan yang membutuhkan penanganan segera, namun belum terakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zeno mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi infrastruktur yang membutuhkan penanganan.
“Kalau ada jalan atau jembatan yang kondisinya sudah mendesak, tetapi belum dianggarkan pemerintah daerah, kita bisa mendorong perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk membantu melalui CSR. Kalau menunggu masuk anggaran, tentu prosesnya bisa lama,” jelasnya.
Anggota Komisi B yang membidangi Infrastruktur dan pembangunan ini berharap dukungan perusahaan dapat menjadi solusi sementara untuk menangani infrastruktur yang sifatnya mendesak, sehingga kerusakan tidak semakin parah dan aktivitas masyarakat tidak terganggu terlalu lama.(red)



