SINTANG | Pojokkalbar.com-
Forum Petani Sawit Kabupaten Sintang mendesak sembilan poin tuntutan yang telah disampaikan dalam pertemuan bersama Bupati Sintang dan pihak perusahaan kelapa sawit segera ditindaklanjuti. Petani meminta kesepakatan tersebut tidak kembali berujung pada penundaan.
Kesempatan itu hadir perwakilan petani sawit dari 14 kecamatan di kabupaten Sintang.
Markus Jembari Ketua Forum Petani Sawit Kabupaten Sintang yang juga Anggota DPRD Komisi D ini menegaskan, sembilan tuntutan yang disampaikan petani bukan persoalan baru. Seluruhnya berkaitan dengan regulasi dan tata kelola perkebunan sawit yang seharusnya dijalankan secara adil, terbuka dan transparan.
Menurutnya, rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) menjadi penting untuk mengawal sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan, terutama menyangkut harga TBS, antrean, kuota pembelian hingga mekanisme tata niaga sawit di Kabupaten Sintang.
“Harapan kami, hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti. Dari sembilan poin yang disampaikan, jangan lagi ditunda-tunda. Dengan adanya wacana pembentukan Satgas, hal-hal yang sudah disepakati bisa dievaluasi, mulai dari harga, antrean, kuota dan segala macam. Biar tata niaga sawit di Sintang benar-benar terbuka dan transparan,” tegas Markus usai melakukan rapat bersama pemerintah daerah dan para perusahaan kelapa sawit yang ada diwilayah tersebut. Pada Kamis,(19/11/2026) di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.
Ia menekankan, persoalan tata niaga sawit bukan sekadar urusan bisnis perusahaan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup petani yang menggantungkan penghasilan dari kebun sawit.
Markus mengatakan, petani memahami mekanisme penetapan harga sesuai regulasi gubernur, termasuk perbedaan status petani mitra dan petani mandiri. Namun, persoalan selama ini justru terletak pada keterbukaan akses untuk masuk dalam skema kemitraan.
Menurutnya, pertemuan bersama pemerintah dan perusahaan telah membuka ruang kesepahaman bahwa mekanisme kemitraan perlu dibenahi agar petani yang memenuhi persyaratan tidak kesulitan mendapatkan akses.
Petani, kata Markus, menginginkan kemitraan yang tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata. Mulai dari kepastian harga, akses pembelian dan kuota, pembinaan, pelatihan, hingga pendampingan terkait kualitas buah dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Ia menegaskan, petani yang memperjuangkan kemitraan merupakan pemilik kebun yang jelas, memiliki titik koordinat lahan serta siap memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
“Kami serius, Pak. Kami meminta konsep kemitraan karena kami punya kebun, ada titik koordinat kebun, ada sertifikasi buah. Kami bukan meminta SPK atau DO, tetapi kebun kami memang ada dan kami ingin kemitraan yang jelas,” ujarnya.
Markus berharap kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan bersama Bupati Sintang menjadi kewajiban bagi seluruh pihak untuk dilaksanakan, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang.
Ia menegaskan, petani tidak ingin kesepakatan hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Apabila aturan dan kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan, petani meminta pemerintah mengambil langkah tegas.
“Apapun hasil kesepakatan tadi, karena sudah difasilitasi Pak Bupati selaku kepala daerah, mereka harus ikut. Kami hari ini mempertegas aturan yang dibuat pemerintah daerah. Jangan lagi main-main. Ini negara, jangan sampai perusahaan yang mengatur semuanya,” tegas Markus.
Menurutku, berita ini lebih nendang kalau dijadikan pasangan berita dari pernyataan Bupati. Bupati bicara keputusan harga dan kesepakatan, sementara Markus bicara tuntutan petani, pengawasan, dan ancaman bahwa kesepakatan tidak boleh mandek. Jadi dua berita punya sudut berbeda, tidak mengulang isi yang sama.(red)



