Camat Binjai Hulu Dukung Penyelesaian Tapal Batas oleh Tim Kabupaten

Diposting pada

SINTANG | Pojokkalbar.com-
Pihak Kecamatan Binjai Hulu turut mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tapal batas antara Desa Empakak Kebiau Raya, Kecamatan Binjai Hulu, dan Desa Kebiau Baru, Kecamatan Sintang.

Penyelesaian persoalan tapal batas antara Desa Kebiau Baru, Kecamatan Sintang, dan Desa Empakak Kebiau Raya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, memasuki tahap pembahasan di tingkat kabupaten.
Kedua pemerintah desa sepakat menyerahkan penyelesaian batas wilayah kepada tim penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten Sintang setelah persoalan tersebut bergulir sejak 2024.

Camat Binjai Hulu, Yakobus Dozi, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah penyelesaian yang dilakukan pemerintah kabupaten, terutama melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan fakta di lapangan.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan hari ini untuk menyelesaikan segmen batas. Kedua desa sudah sepakat menyerahkan persoalan ini kepada tim kabupaten untuk diputuskan berdasarkan data administrasi, dokumen, dan fakta di lapangan,” ujarnya Pada PojokKalbar.com, Jumat (16/10/2026).

Terkait proses penyelesaian yang telah berlangsung sejak 2024, Kopus menilai banyaknya agenda dan tanggung jawab pemerintahan menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan tersebut membutuhkan waktu lebih panjang.

Meski demikian, ia meyakini Pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim tata pemerintahan akan terus menindaklanjuti persoalan tersebut hingga tuntas.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada tim kabupaten dan percaya pemerintah daerah akan terus menindaklanjuti persoalan ini,” katanya.

Dengan dukungan kedua pemerintah desa dan pihak kecamatan, penyelesaian tapal batas tersebut kini menunggu tindak lanjut tim kabupaten berdasarkan dokumen administrasi, bukti historis, dan kondisi faktual di lapangan.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Yustinus J yang tergabung dalam tim penetapan dan penegasan batas desa mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk menuntaskan persoalan yang sebelumnya belum menemukan titik temu.

“Puji syukur, hari ini sudah ada kesepakatan bersama. Kami berterima kasih kepada masyarakat, terutama kepala desa dan tokoh masyarakat, yang telah berkepala dingin dan menyerahkan penyelesaian persoalan ini kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penyelesaian telah dilakukan melalui beberapa kali peninjauan lapangan serta kajian terhadap kronologi dan dokumen batas wilayah yang disampaikan masing-masing desa.

Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena sebelumnya belum tercapai kesepakatan di antara kedua pihak, ditambah sejumlah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menawarkan opsi penyelesaian kepada kedua desa. Namun, kedua pihak akhirnya sepakat menyerahkan keputusan penetapan dan penegasan batas kepada tim pemerintah kabupaten.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat beberapa rumah yang perlu diperjelas posisinya karena berada di kawasan yang berkaitan dengan batas kedua desa.

Pemerintah daerah memberikan waktu sekitar satu minggu untuk menindaklanjuti persoalan sejumlah rumah tersebut sebelum proses penetapan batas dilanjutkan.

“Masih ada beberapa rumah yang perlu kita pastikan batasnya. Kita beri waktu satu minggu untuk menindaklanjuti hal itu, sehingga penyelesaiannya bisa lebih jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Ia berharap proses penegasan batas Desa Kebiau Baru dan Desa Empakak Kebiau Raya dapat segera dituntaskan, termasuk penyusunan berita acara sebagai bukti kesepakatan dan dasar tindak lanjut administrasi.

Penyelesaian batas desa tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi penetapan batas wilayah desa yang berada dalam satu kabupaten.

Ia menambahkan, proses penyelesaian dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten. Selanjutnya, penetapan resmi akan mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemkab Sintang berharap persoalan tapal batas kedua desa dapat segera diselesaikan secara administratif dan memberikan kepastian wilayah bagi masyarakat. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *