SINTANG | Pojokkalbar.com-
Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui pelibatan keluarga dan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hingga perkawinan usia dini.
Dinas KBP3A mencatat Pada tahun 2024 ada 71 kasus kekerasan anak, kemudian turun menjadi 60 kasus pada 2025, dan kembali menurun menjadi 24 kasus pada 2026.
Perkawinan Anak Capai Ratusan Kasus
Selain kekerasan, persoalan perkawinan anak menjadi perhatian serius Pemkab Sintang. Data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut mencatat 49 kasus perkawinan anak pada laki-laki dan 216 kasus pada perempuan.
Perkawinan usia dini berisiko menimbulkan berbagai persoalan, seperti putus sekolah, gangguan kesehatan fisik dan mental, masalah ekonomi keluarga, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara itu, data Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sintang menunjukkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tercatat tujuh kasus pada 2024, tujuh kasus pada 2025, dan tiga kasus pada 2026.
Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, pembinaan, serta kesempatan memperbaiki diri.
Pendekatan restoratif dinilai penting agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
KBP3A Tangani 24 Kasus hingga Juli 2026
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sintang, Edy Harmaini, menyampaikan bahwa pihaknya telah menangani sekitar 24 kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Juli 2026.
Kasus yang ditangani beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak terhadap anak, kekerasan terhadap anak, hingga anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam proses penanganan, Dinas KBP3A berkoordinasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Bapas, dan Polres Sintang.
Edy menyebutkan, sebagian kasus yang ditangani telah mendekati penyelesaian. Meski tren kasus pada 2026 disebut cenderung menurun, upaya pencegahan tetap perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam melindungi anak.
“Kami berharap para peserta dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada anak-anak, keluarga, serta masyarakat di lingkungan masing-masing,” demikian pesan yang disampaikan pada PojokKalbar.com, Jumat (16/10/2026).
Untuk menekan angka tersebut pihaknya menggandeng Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, psikolog klinis, Unit PPA Polres Sintang, dan Bapas Sintang.
Materi yang dibahas meliputi pencegahan perkawinan anak, dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan mental, pola asuh keluarga, kesadaran hukum sejak dini, serta pendekatan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sintang berharap sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat semakin kuat sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.(red)



