SINTANG | Pojokkalbar.com-
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi bersama mitra pembangunan, Rabu (2/7/2025), di Balai Praja, lingkungan Kantor Bupati Sintang. Kegiatan ini menjadi tahap awal dari rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Mitra Pembangunan tahun 2025.
Acara tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 42 mitra pembangunan yang terdiri dari lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan sektor swasta. Total peserta mencapai lebih dari 80 institusi, termasuk 25 OPD dan 14 kecamatan.
Kepala Bappeda selaku panitia penyelenggara, Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini didasari Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Kolaboratif. Regulasi tersebut menegaskan peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan kegiatan bersama para mitra pembangunan.
“Tujuan rapat ini adalah untuk mensinergikan program prioritas pembangunan Kabupaten Sintang dengan proyek-proyek yang dilaksanakan mitra, serta memperkuat kerja sama lintas sektor menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Kurniawan.
Hasil utama dari kegiatan ini adalah daftar usulan kolaborasi yang akan ditindaklanjuti dalam forum pra-Musrenbang mitra pada akhir Juli 2025. Daftar tersebut akan menjadi bahan dasar untuk memperluas kolaborasi, termasuk dengan sektor privat dan akademisi.
Inovasi Perencanaan
Bupati Gregorius menyebut kegiatan ini sebagai inovasi daerah dan langkah awal menuju pola perencanaan partisipatif yang lebih efektif. Kabupaten Sintang menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Barat yang menggelar forum kolaboratif semacam ini secara sistematis.
Dalam sambutannya, Bupati menyoroti tiga tantangan utama pembangunan di Sintang. Pertama, kondisi infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan, yang masih jauh dari ideal. “Dari total 1.700 kilometer jalan, hanya 12 persen yang dalam kondisi baik,” ungkapnya.
Kedua, tingginya tingkat kemiskinan, yang masih berada di kisaran 8 persen. Ia menekankan pentingnya penguatan layanan dasar, seperti ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, listrik, dan pengendalian inflasi.
Ketiga, tantangan lingkungan akibat banjir saat musim hujan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan saat kemarau. Bupati menekankan bahwa penanganan isu-isu ini membutuhkan sinergi antar sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Harus ada pembagian peran, beban, tanggung jawab, dan sumber daya,” ujar Gregorius.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para mitra pembangunan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. “Saya berharap mitra pembangunan dapat rutin berbagi informasi kegiatan, sehingga Pemda memiliki basis data kolaborasi yang akan memperkuat perencanaan ke depan,” tambahnya.
Agenda Lanjutan
Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian proses perencanaan kolaboratif. Forum pra-Musrenbang mitra direncanakan berlangsung pada minggu keempat Juli 2025. Hasilnya akan menjadi masukan penting dalam penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2026.
Pendanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang 2025 melalui DPA Bappeda, dengan dukungan dari jaringan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini. Semoga langkah ini membawa manfaat bagi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sintang,” pungkas Kurniawan. (red)
