SINTANG | Pojokkalbar.com- Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan menggelar Launching Desa Sehat Siaga TBC Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, sekitar 200 kepala desa, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat se-Kabupaten Sintang.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyakit tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius.
“Dari sepuluh program prioritas nasional, salah satunya adalah program penanggulangan TBC. Karena itu, kita harus melaksanakannya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara kolaboratif,” ujarnya.
Bupati menambahkan, TBC merupakan penyakit menular yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Indonesia sendiri, kata dia, menempati urutan kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.
“Upaya pengendalian TBC tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan berkomitmen mewujudkan target Indonesia bebas TBC, khususnya di Kabupaten Sintang, sesuai dengan rencana strategis nasional.
“Melalui program Desa Sehat Siaga TBC, kita ingin memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan, penemuan kasus, serta pendampingan pengobatan bagi penderita. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan, pendanaan, dan pembinaan berkelanjutan,” katanya.
Pelaksanaan program ini, lanjut Bupati, juga diperkuat oleh Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi kolaborasi multisektor agar pengendalian TBC dapat dilakukan secara terpadu lintas sektor.
Sementara itu, Perwakilan Adinkes Kalimantan Barat, Wirdan Mahzumi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dukungan lintas sektor, termasuk optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber seperti dana desa, CSR, dan lembaga non-pemerintah (NGO).
“Kalimantan Barat menjadi salah satu fokus dalam program nasional TBC, dengan enam kabupaten/kota yang menjadi lokus, termasuk Kabupaten Sintang,” katanya.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan komitmen nyata menuju eliminasi TBC dan malaria pada tahun 2030.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Edy Harmaini, dalam paparannya menyebutkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mencanangkan penurunan kasus TBC sebesar 50 persen selama masa pemerintahannya.
“Ini merupakan bagian dari delapan program Quick Win nasional. Untuk mencapai target tersebut, strategi yang dilakukan meliputi deteksi dini, pengobatan tepat, pencegahan, serta promosi kesehatan,” jelasnya.
Menurut Edy, pelibatan kader Posyandu dan perangkat desa menjadi kunci dalam deteksi dini dan pengawasan pengobatan penderita TBC. Ia juga menyoroti rendahnya kepatuhan minum obat di masyarakat yang sering kali menyebabkan kasus resistensi obat.
“Karena itu, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Yasser, menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kesehatan melalui alokasi dana desa.
“Setiap tahun, desa memiliki kewenangan untuk menganggarkan program kesehatan, termasuk penanggulangan penyakit menular seperti TBC. Tahun 2025 tercatat 45 desa sudah mengalokasikan dana khusus untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit menular,” terangnya.
Yasser menambahkan, ke depan pihaknya akan mendorong agar seluruh desa dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program kesehatan nasional melalui kolaborasi dengan Posyandu dan kader desa.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, kita optimistis target Indonesia bebas TBC tahun 2030 dapat tercapai,” pungkasnya.(red)
