Sintang Pojokkalbar.com- Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sintang menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Sintang, Pada Senin (22/5/2023).
Aksi damai anggota BPD tersebut menuntut 3 hal yakni kenaikan tunjangan BPD, Fasilitas Kemudahan Dalam Kredit dan meminta tambahan operasional BPD.
“Gaji kami hanya 750 ribu, jauh dibawah UMR, kami minta dinaikan paling tidak setara UMR. Gaji kami yang kecil berimbas SK kami tidak laku di Bank,” beber ketua PABPDSI Kabupaten Sintang, Pinin.
Kemudian lanjut dia Operasional BPD semakin minim, kisarannya hanya Rp.100-200 ribu saja. Alokasi yang minim tersebut bahkan tidak cukup untuk membeli ATK.
“Kami merasa dianaktirikan, kami minta pemerintah daerah Kabupaten Sintang dapat mengakomodir tuntutan kami ini. Kami mau hari ini sudah ada keputusannya,” tegasnya.
Bila pemerintah tidak memberikan kepastian pihaknya sepakat akan mogok masal.
“Ini perjuangan terakhir, kami menuntut hak. Kami harap ada penyelesaian. Kalau tuntunan ini tidak terpenuhi kami akan mogok masal,” ujarnya.
Koordinator Aksi BPD Kecamatan Sungai Tebelian, Timotius, menyampaikan bahwa BPD dan Kepala Desa sama-sama mendapat SK dari Bupati, namun besaran gaji BPD jauh lebih kecil dari kepala desa dan tidak sesuai dengan UMR.
“Aparat desa di SK kan kepala Desa, tapi kami yang di SK kan Bupati dapat gaji jauh dibawah perangkat desa. Kami mau tunjangan kami dinaikan sama dengan perangkat desa. Sehingga SK kami bisa menjadi jaminan kredit di lembaga keuangan,” ujarnya.
Bila tuntutan pihaknya tidak diakomodir oleh Pemerintah, pihaknya akan melakukan mogok masal.
“BPD adalah mitra kepala Desa, bila tuntutan kami tidak ada solusi dari pemerintah kami Siap untuk tidak tandatangani APBDes,” ujarnya.
Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan terimakasih kepada BPD Kabupaten Sintang yang sudah menyampaikan aksi secara damai. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan tuntutan BPD Kabupaten Sintang.
Terkait tuntutan kenaikan tunjangan dan tambahan operasional kata Jarot akan dibahas melalui APBD perubahan. Realisasinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Kalau fasilitas kredit di perbankan akan kita upayakan. Semua bisa, tak ada yang tak bisa,” ujar Jarot.(red)
