SINTANG | Pojokkalbar.com-
Suasana pagi di halaman Kantor Kesbangpol Kabupaten Sintang tampak berbeda, Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan duduk melingkar dalam sebuah forum dialog kebangsaan. Di tengah diskusi, Kusnidar, Kepala Badan Kesbangpol Sintang, berdiri memberi sambutan dengan suara mantap.
“Kita hidup dalam keberagaman. Sintang harus tetap jadi rumah yang nyaman bagi semua, tak boleh ada ruang bagi konflik,” ujarnya sambil menatap barisan tokoh adat dan pemuda lintas agama yang hadir.
Acara itu merupakan bagian dari program rutin Kesbangpol bertajuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Kerukunan Sosial. Tujuannya sederhana namun penting: menyatukan suara dan langkah dari berbagai kelompok masyarakat agar saling memahami dan menjaga keamanan bersama.
Kusnidar menjelaskan bahwa ajakan menjaga keamanan bukan hanya formalitas belaka. Menurutnya, dinamika sosial yang kompleks di Kabupaten Sintang membutuhkan pendekatan kolaboratif dari semua unsur, dan meningkatnya pergerakan masyarakat di ruang digital.
“Apalagi saat ini, informasi begitu cepat menyebar. Kalau tidak hati-hati, isu-isu kecil bisa memicu ketegangan. Maka dari itu, peran ormas sangat penting sebagai penyejuk dan penengah di tengah masyarakat,” katanya kepada Pojokkalbar.com seusai acara. Pada Rabu,(4/6/2025).
Peran Strategis Ormas
Di sisi lain ruangan, Agustinus Hata, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Sintang periode 2023-2025. Menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai forum semacam ini jarang dibuka ruangnya secara langsung, apalagi oleh instansi pemerintah.
“Biasanya kami hanya diberi undangan seremonial. Tapi di sini kami bisa bicara dari hati ke hati. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Hatta menyebut, beberapa kali organisasinya ikut turun tangan saat muncul gesekan sosial kecil di masyarakat. Menurutnya, pendekatan budaya dan komunikasi lintas tokoh jauh lebih efektif dibanding hanya langkah penegakan hukum.
“Kalau hanya mengandalkan aparat, persoalan tidak akan selesai. Tapi kalau tokoh masyarakat turun, yang marah bisa jadi tenang,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sintang, Pether S. Ia menegaskan bahwa menjaga kondusifitas daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat keamanan, tapi juga tanggung jawab kolektif seluruh warga.
“Kita semua punya peran. Mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, sampai ibu rumah tangga. Kalau terjadi potensi gangguan, jangan diam. Laporkan atau cari solusi bersama,” kata Pether saat ditemui usai forum dialog.
Menurutnya, FKDM sebagai lembaga mitra pemerintah dalam deteksi dan pencegahan dini konflik, terus melakukan pemantauan serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menyebutkan bahwa tantangan saat ini bukan hanya pada konflik horizontal, tapi juga pada penyebaran hoaks dan provokasi digital yang bisa memecah belah warga.
“Kadang sumber keributan bukan di lapangan, tapi di grup WhatsApp atau media sosial. Di situlah pentingnya peran masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing, dan mencari klarifikasi yang benar,” ujarnya.
Pether mengapresiasi inisiatif Kesbangpol menggelar forum rutin dengan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, langkah ini bisa memperkuat budaya dialog dan mencegah konflik sejak dalam pikiran.
“Kalau masyarakat kita terbiasa bicara, berdiskusi, dan saling menghargai, insya Allah Sintang akan tetap aman dan damai,” kata dia.
Belajar dari Masa Lalu
Sintang, sebuah kabupaten yang berada di jantung Kalimantan Barat, memang memiliki catatan panjang tentang keragaman etnis, budaya, dan agama. Di masa lalu, ada beberapa gesekan yang sempat memanas, namun tak sampai membakar sendi persaudaraan karena adanya peran kolektif masyarakat.
“Pengalaman itu jadi pelajaran. Sintang pernah diuji, tapi kita bisa melalui semuanya karena komunikasi dibuka, ruang dialog dihidupkan,” kata Kusnidar.
Ia berharap, semangat itu tetap menyala di tengah masyarakat, terlebih dengan melibatkan generasi muda. Menurutnya, Kesbangpol juga tengah merancang program literasi toleransi berbasis sekolah dan komunitas pemuda.
“Kita ingin sejak muda, anak-anak kita sudah terbiasa hidup berdampingan, terbuka pada perbedaan,” katanya.
Rukun Adalah Modal Pembangunan
Menjelang akhir forum, peserta saling berjabat tangan. Tak ada pidato panjang, tak ada dokumen yang ditandatangani. Tapi semangat yang terpancar dari ruang dialog itu terasa kuat. Seolah memberi pesan bahwa merawat kerukunan bukan sekadar tugas pemerintah, tapi kewajiban moral bersama.
“Kalau daerah aman, nyaman, rukun semua pembangunan akan berjalan lancar,” katanya sambil tersenyum.(red)
