Sintang | Pojokkalbar.com-
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya digadang-gadang masyarakat wilayah timur Kalimantan Barat, sejak diajukan pada tahun 2007 oleh Koordinator Calon Pemekaran Provinsi Kapuas Raya Bupati Sintang Milton Crosby saat itu, namun lagi-lagi masih saja terganjal moratorium.
Ketua DPR-RI Puan Maharani menegaskan bahwa terkait Wacana Pemekaran Provinsi Kapuas Raya pihaknya masih melakukan moratorium pemerintah.
“Soal pemekaran Provinsi Kapuas Raya kita saat ini masih melakukan moratorium pemerintah, jadi ya kita lihat lagi nanti bagaimana kedepannya, semoga ada jalan keluarnya.”ucapnya.
Kaitan hal itu Puan berjanji bakal perjuangkan Calon provinsi baru tersebut.
“Akan kita perjuangkan dan tentu saja, harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Tahapnya sudah masuk, akan dibahas, kapan nantinya kita tunggu karena sekarang pemerintah dan DPR masih memprioritaskan untuk adanya penambahan provinsi di Papua. Seperti yang kita ketahui kan ada penambahan 4 provinsi di Papua jadi itu dulu yang akan kita bahas sampai tuntas sampai selesai, jangan sampai kemudian ada masalah,” ulasnya.
Banyak persyaratan yang mesti dipenuhi salah satunya terkait dengan SDM, penempatan personel kemudian kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bisa berjalan sesuai yang diharapkan sama sama. Nanti setelahnya baru kita bicara lagi terkait dengan provinsi atau Kabupaten yang lain.
Sebelumnya Anggota DPR RI dapil Kalbar yang juga Ketua Komisi V Lasarus menilai pemekaran Kalbar
sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi keinginan. Ia sebenarnya merasa sudah bosan membicarakan soal Kapuas Raya karena sejak 2007 sudah diusulkan.
“Makanya saya
sampaikan dalam paparan saya, sekarang tinggal kebijakan (pimpinan negara),” ucapnya.
Karena memang dari sisi teknis semuanya sudah memenuhi syarat. Dan hal itu sudah diakui langsung dalam FGD tersebut, baik dari pihak Kemenko Polhukam maupun Kemendagri. Bahwa
DOB Provinsi Kapuas Raya dari semua aspek dan secara teknis sudah memenuhi syarat.
“Sekarang ada tidak good will dari pemerintah, untuk kiranya melihat ini merupakan sesuatu
yang perlu, urgen, untuk cepat dimekarkan,” tegasnya.
Dia juga berharap begitu keran pemekaran DOB dibuka,
Provinsi Kapuas Raya bisa masuk di kloter pertama. Dari seluruh calon wilayah yang diajukan
untuk pemekaran, Kapuas Raya dianggap memiliki nilai paling tinggi.
“Sehingga seharusya tidak
ada alasan lagi pemerintah pusat menahan pemekaran Kalbar menjadi dua provinsi ini,” timpalnya.
Untuk itu kebijakan moratorium DOB yang belum dibuka, menurutnya masih memerlukan
komunikasi lebih lanjut. Gubernur Kalbar dalam hal ini juga diharapkan bisa semakin intens
mendorongnya. Ditambah, pihaknya dari DPRD RI juga terus mendukung dan mendorong agar
pemekaran ini semakin cepat terjadi.(red)
