SINTANG | Pojokkalbar.com-
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan sederet catatan tajam terhadap Pemkab Sintang saat Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II, Senin (21/7/2025).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Zeno Zefri Wahyu, menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Di awal penyampaian, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemda Sintang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya dari BPK RI.
“Ini adalah prestasi luar biasa! WTP yang ke-13 kali berturut-turut ini adalah buah kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif. Kami apresiasi sepenuhnya,” ujar Zeno di hadapan rapat paripurna.
Tapi Fraksi Golkar tak hanya sekadar memuji. Mereka juga menyodorkan sejumlah ‘warning’ dan saran keras kepada pemerintah daerah.
Salah satunya adalah usulan untuk segera menetapkan Hari, Tanggal, dan Bulan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang melalui Peraturan Daerah.
“Sudah saatnya Pemda memberikan kepastian hukum terkait penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak setiap tahunnya. Jangan sampai tiap tahun kita masih debat kapan jadwalnya!” tegas Zeno.
Desak Pelebaran Jalan Sintang-Kapuas Hulu
Golkar juga mendesak Pemda Sintang agar serius memperjuangkan pelebaran Jalan Lintas Sintang-Kapuas Hulu yang semakin padat.
“Ini akses vital! Pemerintah harus usulkan pelebaran jalan ini ke pusat. Jangan sampai nanti macet jadi langganan di jalur itu,” tambah Zeno lantang.
Aset Pemda Jangan Terlantar!
Golkar juga mengingatkan pemerintah untuk segera menginventarisasi seluruh aset tanah milik Pemda yang belum bersertifikat, terutama aset di kawasan Rumah Betang Dayak Tampun Juah.
“Jangan sampai aset kita malah diklaim pihak lain. Segera sertifikatkan, khususnya di Betang Tampun Juah!” kata Zeno mengingatkan.
Soroti Rumah Betang yang Kurang Terawat
Kondisi Rumah Betang Tampun Juah juga menjadi perhatian serius. Golkar meminta agar halaman belakang segera ditimbun, halaman depan ditata, dan fasilitas toilet di lantai satu dan dua segera dibangun.
“Ini ikon budaya kita! Kalau tidak dirawat, kita juga yang malu,” katanya.
Dana Tak Terduga untuk Jalan Rusak
Golkar juga mengusulkan agar Pemda menyediakan dana tak terduga untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak parah.
“Bencana bisa datang kapan saja, jalan bisa rusak kapan saja. Jangan sampai menunggu APBD Perubahan baru diperbaiki!” seru Zeno.
Beasiswa untuk Anak Berprestasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Tak lupa, Golkar juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus berupa beasiswa kepada anak-anak berprestasi untuk mempersiapkan Generasi Emas Indonesia.
“Selain itu, kami minta peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Jangan biarkan warga kita sakit tapi tak terlayani dengan baik,” tutup Zeno.
Rapat Paripurna itu pun ditutup dengan keputusan bahwa Fraksi Golkar menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang DPRD berikutnya.(red)
