SINTANG | Pojokkalbar.com-
Kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran kembali menjadi sorotan, terutama terkait pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas di DPRD Kabupaten Sintang. Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, menyatakan bahwa kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap kunjungan anggota dewan ke masyarakat.
Indra Subekti mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran tersebut tentunya akan membatasi kemampuan anggota DPRD untuk melakukan tugas dan fungsi mereka secara optimal. “Kunjungan ke masyarakat adalah salah satu cara bagi kami untuk menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan langsung masyarakat. Dengan adanya pengurangan anggaran ini, tentu saja kami akan mengalami keterbatasan dalam melaksanakan program-program kerja kami,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).
Dia menambahkan, walaupun efisiensi anggaran merupakan langkah yang baik untuk menghemat pengeluaran pemerintah, namun seharusnya perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik. “Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini atau memberikan solusi alternatif agar kami tetap bisa menjalankan tugas kami dengan baik,” harap Indra.
Pemotongan anggaran perjalanan dinas, yang mulai berlaku tahun ini, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah situasi ekonomi yang sulit. Namun, konsekuensi dari kebijakan ini, menurut Indra, bisa menjadi hambatan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara DPRD dengan masyarakat.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, DPRD Kabupaten Sintang berencana untuk mengadakan rapat internal guna membahas strategi alternative, termasuk memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dengan konstituen meskipun ada pembatasan dalam perjalanan dinas.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semua pihak dapat menemukan solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
