SINTANG | Pojokkalbar.com-
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp388 miliar untuk Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2025. Ia menilai kebijakan tersebut menyulitkan daerah dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.
Menurut Nikodemus, pemotongan dana tersebut berimplikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. DPRD, kata dia, telah melakukan penghitungan dan memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini berdampak signifikan terhadap beberapa program prioritas daerah.
“Memang tidak ada tambahan dana sesuai dengan pemotongan yang dilakukan. Untuk Sintang, jumlahnya mencapai Rp388 miliar. Kami sudah hitung dan bahas dalam rapat-rapat sebelumnya. Bahkan, tiga kali pembahasan perda wajib pun sudah kami sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Nikodemus di Gedung DPRD Sintang, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai pemerintah pusat seharusnya lebih mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah sebelum mengambil kebijakan fiskal yang bersifat nasional. Menurutnya, tidak semua daerah dapat disamakan, karena memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda.
“Mestinya pemerintah pusat tidak memandang semua daerah itu sama. Tiap wilayah berbeda, baik dari sisi sumber daya alam, kebutuhan infrastruktur, maupun kemampuan fiskalnya. Mungkin di Pulau Jawa infrastruktur sudah bagus, tapi di luar Jawa, terutama di Kalimantan, jalan masih menjadi kebutuhan utama,” kata dia.
Nikodemus menjelaskan, lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di daerah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Harga komoditas pertanian dan perkebunan di pedesaan menjadi rendah karena kesulitan akses ke pasar, sementara harga barang kebutuhan dari kota justru meningkat akibat biaya distribusi yang tinggi.
“Hasil pertanian dan perkebunan jadi murah karena sulit dijual, sementara barang-barang dari kota masuk ke desa jadi mahal. Itu semua karena akses jalan yang masih terbatas,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nikodemus berharap pemerintah pusat tetap melanjutkan program prioritas nasional seperti program benih gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih, namun tidak dengan mengorbankan alokasi transfer ke daerah.
“Saya mendukung program prioritas Presiden, tapi jangan sampai mengurangi dana transfer ke daerah. Kalau itu dilakukan, daerah justru semakin kesulitan melaksanakan program pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemotongan transfer daerah akan berdampak pada pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat pemilu.
“Bupati, wakil bupati, gubernur, dan wali kota punya visi misi yang mereka janjikan kepada rakyat. Kalau transfer ke daerah dikurangi, tentu sulit bagi mereka mewujudkannya,” kata Nikodemus.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Sintang berharap ada evaluasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal nasional, agar pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal tidak semakin terhambat.(red)
