SINTANG | Pojokkalbar.com
Harapan masyarakat untuk segera memfungsikan Jembatan Ketungau II di Kabupaten Sintang harus kembali tertunda. Pemerintah daerah mengakui proyek tersebut belum bisa dilanjutkan pada 2026 akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sintang pun buka suara menanggapi tuntutan Aliansi Peduli Rakyat Setengang. Mereka mengakui kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah tersebut masih jauh dari harapan.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, karena memang belum bisa bekerja maksimal dalam pelayanan jalan dan jembatan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaam Umum (PU) Sintang Mursalin. Pada Selasa,(7/4/2026) diruang kerjanya.
Sorotan utama tertuju pada Jembatan Ketungau II yang hingga kini belum difungsikan. Padahal, jembatan tersebut sebelumnya telah dibangun. Namun, hasil kajian teknis menunjukkan masih banyak kekurangan pada struktur.
Kajian yang dilakukan bersama tim dari Universitas Tanjungpura menemukan sejumlah persoalan krusial. Mulai dari abutment yang perlu diperbaiki, pilar jembatan yang tidak simetris, hingga plat lantai yang tidak menggunakan tulangan ganda sesuai spesifikasi.
Akibatnya, diperlukan anggaran besar untuk perbaikan, mencapai sekitar Rp32,4 miliar.
Anggaran tersebut sebenarnya telah masuk dalam rancangan RKPD 2026. Namun, pada tahap final APBD, dana tersebut terpaksa dicoret imbas kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Dengan kondisi itu, mau tidak mau penanganan Jembatan Ketungau II belum bisa dilaksanakan tahun 2026,” jelasnya.
Selain itu, tuntutan lain dari masyarakat seperti pembangunan Jembatan Lingkar Kota Merakai secara permanen baru direncanakan masuk dalam RKPD 2027. Sementara pengaspalan jalan di pusat Kota Merakai masih akan diusulkan melalui mekanisme Musrenbang.
Di sisi lain, perbaikan jalan HTI–Merakai disebut akan ditangani melalui program rutin Dinas PU, melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) meski bentuk penanganannya masih menyesuaikan kondisi anggaran dan lapangan.
Kondisi ini mempertegas beratnya beban infrastruktur di Sintang. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan mendesak. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
Kadis PU pun berharap dukungan masyarakat untuk terus mengawal usulan pembangunan, agar bisa diperjuangkan dalam perencanaan ke depan.
“Harapan masyarakat adalah harapan kita bersama. Tapi tentu perlu kita kawal bersama agar bisa terealisasi,” pungkasnya.(red)
