SINTANG | Pojokkalbar.com-
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Dialog Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sintang dengan tema “Memperkuat Persatuan dan Kesatuan di Tengah Keberagaman”, Kamis (13/11/2025), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Bupati Sintang, Ketua FPK Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkompimda, pimpinan OPD, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Batalyon 642 Kapuas, Ketua Pengadilan Agama, Rektor Universitas Kapuas, serta tokoh masyarakat, pimpinan ormas suku, etnis, dan budaya di Kabupaten Sintang, sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, pemuda, serta tokoh agama dari berbagai latar belakang.
Melalui dialog ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan dan semangat kebangsaan di Bumi Senentang.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Chomaen Wahab, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa forum pembauran kebangsaan memiliki peran penting dalam memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sintang.
“Dialog seperti ini sangat positif karena menjadi wadah bertemunya berbagai unsur masyarakat untuk saling memahami dan mempererat kebersamaan. Di tengah arus perubahan sosial yang begitu cepat, kita perlu ruang dialog yang menumbuhkan rasa saling menghargai,” ujar Chomaen Wahab.
Ia menambahkan, semangat kebangsaan tidak cukup hanya dijaga melalui simbol-simbol, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dengan memperkuat komunikasi lintas budaya dan agama.
“Indonesia ini besar karena keberagamannya. Di Sintang, kita punya masyarakat dari berbagai etnis dan agama. Justru di situlah kekuatan kita. Pemerintah daerah sudah tepat menggelar kegiatan seperti ini agar generasi muda memahami pentingnya toleransi dan semangat persatuan,” katanya.
Chomaen juga berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan di tingkat kecamatan hingga desa agar nilai-nilai kebangsaan tidak hanya menjadi wacana di kota, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.
“Pembauran kebangsaan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya seremonial. Ketika masyarakat di desa pun bisa merasakan maknanya, saat itulah kita benar-benar kuat sebagai bangsa,” ujarnya menegaskan.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat umum, untuk terus menjaga harmoni sosial yang telah terjalin selama ini.
“Persatuan dan kesatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau hubungan antarwarga baik, pembangunan juga akan berjalan dengan baik,” ujar Chomaen Wahab.
Asisten I Setda Sintang Bidang Kesra, Herkulanus Roni, mewakili Bupati Sintang saat membuka kegiatan menyampaikan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Sintang.
“Sintang merupakan salah satu kabupaten yang dihuni masyarakat dari berbagai suku, etnis, dan bahasa. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan berjalan harmonis. Namun kita tidak boleh terlena dengan keharmonisan yang sudah terjaga,” kata Roni.
Ia menegaskan, era keterbukaan informasi saat ini membuat potensi disharmoni semakin besar karena banyaknya konten provokatif di media sosial yang bisa memicu gesekan sosial.
“Kepentingan berbagai kelompok dan sulitnya kondisi ekonomi masyarakat dapat memperbesar potensi terjadinya disharmoni. Karena itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) harus mengoptimalkan peran dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sintang, Kusnidar, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pembauran kebangsaan dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 200.1.2.5/396/KEP-KESBANGPOL/2023 tentang pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sintang periode 2023–2025.
Menurut Kusnidar, tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui dialog dan kerja sama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kebangsaan, gotong royong, dan toleransi.
“Kita ingin menciptakan integrasi sosial tanpa menghilangkan identitas suku dan budaya masing-masing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Manto, menyinggung soal dinamika politik dan sosial di wilayah Kapuas Raya yang kerap muncul dalam setiap momentum politik.
“Kapuas Raya ini sering jadi komoditas politik. Meskipun peluang menjadi provinsi baru masih tertutup, saya yakin suatu saat akan terbuka. Mungkin menjelang pemilu berikutnya, ketika ada kepentingan politik pemerintah pusat,” ujarnya.
“Saya optimistis transportasi lintas utara Kalimantan ini akan menjadi kunci kemajuan wilayah. Meski sekarang masih terkendala finansial, tapi suatu saat akan terwujud,” pungkasnya.(red)
