SINTANG | Pojokkalbar.com-
Tingginya angka penyakit menular seksual (PMS) di Kabupaten Sintang menjadi keprihatinan berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Sintang, H. Senen Maryono, yang membidangi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ia menyatakan bahwa peningkatan kasus PMS merupakan peringatan serius yang memerlukan penanganan lintas sektor.
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi butuh kerja bersama. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga tokoh masyarakat harus terlibat dalam memerangi peningkatan angka PMS,” kata Senen saat ditemui di Gedung DPRD Sintang, Rabu (11/6/2025).
Menurut Senen, data dari instansi kesehatan menunjukkan tren kasus penyakit menular seksual di beberapa wilayah mengalami peningkatan, termasuk di kalangan usia produktif. Ia menyebut kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas daerah.
“Yang kami khawatirkan bukan hanya aspek medis, tapi dampaknya secara sosial dan ekonomi. Ini akan mengganggu pembangunan sumber daya manusia di daerah jika tidak ditangani sejak dini,” ujarnya.
Komisi C DPRD Sintang, kata dia, mendukung langkah-langkah promotif dan preventif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan para mitra kerja, termasuk edukasi di sekolah-sekolah dan fasilitas publik. Namun ia menilai, masih dibutuhkan pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat akses informasi yang rendah.
Senen yang juga Ketua Dewan Pendidikan ini juga menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam menekan penyebaran penyakit menular seksual. Ia berharap kurikulum kesehatan reproduksi bisa diperkuat, terutama di tingkat sekolah menengah.
“Pendidikan menjadi benteng pertama. Kalau anak-anak kita paham tentang kesehatan reproduksi dan risikonya, mereka akan lebih waspada. Ini perlu dimasukkan dalam kurikulum secara sistematis,” ujarnya.
Selain edukasi, ia juga mendorong adanya peningkatan layanan kesehatan primer di puskesmas dan posyandu, termasuk penyediaan layanan konseling dan pemeriksaan rutin yang ramah bagi kelompok rentan.
DPRD Sintang, melalui Komisi C, berkomitmen untuk terus mengawal alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular, termasuk PMS. Menurut Senen, tanpa keterlibatan semua pemangku kepentingan, tantangan ini tidak akan mudah diselesaikan.
“Kita perlu kampanye bersama. Bukan hanya lewat spanduk atau seminar, tapi lewat pendekatan yang menyentuh langsung masyarakat,” tutupnya.
Peningkatan kasus PMS di daerah-daerah kabupaten/kota menjadi salah satu isu kesehatan publik yang juga tengah mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan. Program edukasi berbasis masyarakat dan layanan kesehatan yang inklusif terus didorong untuk memutus rantai penyebaran utamanya di bumi senentang .(red)
