SINTANG | Pojokkalbar.com-
Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dihelat pada Rabu, 14 Februari lalu, oknum aparatur desa di Kabupaten Sintang diduga melakukan tindakan money politik guna meraih suara untuk Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 yakni Kecamatan Dedai, Kelam Permai dan Sungai Tebelian.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa oknum tersebut telah memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dengan menggunakan dana yang tidak patut. Tindakan ini mencoreng proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan adil dan demokratis.
Dugaan tersebut muncul setelah adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa oknum tersebut menawarkan uang kepada warga untuk memilih Caleg dari partai PKS sebagai wakil rakyat. Tindakan money politik ini dianggap tidak etis dan melanggar aturan dalam kontestasi politik.
Praktek haram tersebut bukan ditemukan oleh petugas yang bergerak dalam pengawasan Pemilu. Melainkan warga yang merasa dirugikan serta dianggap merusak tatanan sistem demokrasi atas praktik haram tersebut
“Terhadap praktik money politik yang kami temukan sudah kami laporkan langsung ke sekretariat Panwascam Dedai pada hari rabu, 15 Februari 2024 dengan terlapor atas nama Johansyah, Kepala Dusun Kubin desa Gandis yang merupakan tim sukses dari caleg partai PKS dapil Sintang 3, ” ungkap Syahroni saat ditemui sejumlah wartawan, jumat(16/2/2024)
Syahroni memaparkan bahwa Praktik politik uang itu terjadi di dusun Kubin desa Gandis kecamatan Dedai pada waktu masa tenang menjelang pencoblosan, yang terjadi pada minggu 11 Februari 2024. ” Kami mengetahui ada praktik politik uang ini sehari sebelum pencoblosan dan langsung kami laporkan Kamis 15 februari 2024 sore hari ke panwascam Dedai, dengan barang bukti Rekaman serta saksi yang menerima uang, “jelasnya.
Menurutnya hal ini terjadi sangat massif terstruktur bahkan dari 11 desa yang ada di Dedai itu hanya 1 desa saja yang tidak ada money politik. Desa lain pihaknya mendapat laporan karena kata Syahroni selama proses 3 hari sebelum pemilu dia mengikuti perkembangan di sana.
“Artinya terkait pembuktikan apa yang saya sampaikan saya sudah lapor ke panwascam, laporan diterima saya sertakan rekaman, dan juga saksi yang menerima uang dari salah satu calon partai tertentu. Dengan demikian saya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sintang apakah tindak lanjutnya ataupun kurang bukti terkait laporan saya, karena apa yang terjadi sangat merusak tatanan demokrasi di kabupaten Sintang. khususnya di Dedai basis yang saya bina dengan program kegiatan dirusak oleh partai atau caleg yang melakukan money politik.” Ucap Roni.
Hal ini lanjut Roni,tentunya sangat miris karena melibatkan oknum aparatur desa, kadus. Dengan modus kadus itu mendata siapa calon penerima politik uang, tindakan pengawasan aparat pelaksana pemilu Panwas desa dan kecamatan menurutnya sangat minim.
“Saya mohon pihak terkait kita kawal dan tidak boleh terjadi lagi kedepannya.
Modusnya mereka mendata, apakah mau memilih salah satu calon, kemudian diberikan iming-iming uang Rp. 300 ribu. Kemudian apabila mau dicatat, itu terjadi pada pencoblosan. Minggu 12 Februari mereka dikumpulkan di rumah kadus diserahkan uang Rp. 300 ribu diambil visual foto dan juga hampir semua desa di kecamatan Dedai tim sukses yang mendata juga kebagian Rp. 50 ribu per suara.” Katanya.
Kemudian masih kata Syahroni bahwa yang di Nanga Dedai didata 620 orang itu banyak sekali oknum ASN perangkat desa yang terlibat. Ada yang data, yang direalisasikan hanya 400 an.
“Saya sedang mengumpulkan bukti. Saya prihatin ibu Rukiah (salah satu warga yang dapat uang kemudian mem videokan) diintimidasi didatangi kadus, mengancam ibu Rukiah bahwa ibu yang akan masuk penjara. Aparatur tolong ibu ini dilindungi. Sementara satu orang, saya tahu juga Johansyah seperti apa.
Yang dibagikan banyak sekali. Politik uang dan keterlibatan aparat desa.”pungkasnya.(red)
