SINTANG | Pojokkalbar.com-
Program bedah rumah di Kabupaten Sintang pada tahun ini masih sangat terbatas. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sintang, Stephen Saroenandus, mengatakan program tersebut hanya menyasar satu desa yakni Desa Swadaya, Kecamatan Ketungau Tengah, dengan jumlah 9 unit rumah.
“Kalau tidak ada perubahan, tahun ini hanya di satu desa saja, di Desa Swadaya, jumlahnya sembilan unit,” kata Stephen. pada Pojokkalbar.com, Selasa (13/1/2026).
Ia mengakui, persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sintang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Upaya yang dilakukan Perkim salah satunya dengan mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui aplikasi SIBARU milik Kementerian.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat juga meminta pembaruan data dari kabupaten untuk pengusulan bantuan. Namun, kendala utama justru datang dari minimnya data yang masuk dari desa.
“Dari 391 desa dan 16 kelurahan, yang menyampaikan data masih sekitar 10 persen. Itu sangat kecil,” ungkapnya.
Stephen menjelaskan, keterbatasan sumber daya manusia membuat pihaknya tidak mampu menjangkau seluruh desa secara langsung. Perkim telah menyurati desa-desa, termasuk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), namun respons kepala desa dinilai masih rendah.
“Bukan kita menyalahkan, mungkin kurang informatif atau belum semua melihat surat. Tapi faktanya, data yang masuk masih sedikit,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengusulan bantuan bedah rumah harus memenuhi syarat ketat dan bersifat by name by address. Data penerima juga harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Dinas Sosial.
“Syaratnya pemilik rumah harus jelas, ada sertifikat tanah atau SKT yang dibenarkan kepala desa, KK, KTP, dan nanti akan disurvei,” jelas Stephen.
Kriteria rumah tidak layak huni pun kini semakin diperketat. Tidak hanya atap, lantai, dan dinding, tetapi juga harus memiliki akses air bersih dan sanitasi layak. Ia berharap ada kolaborasi lintas sektor agar bantuan rumah juga dibarengi dengan pemenuhan sanitasi.
Terkait jumlah usulan ke pusat, Stephen menyebutkan pihaknya tetap mengusulkan meski tidak bisa memastikan berapa yang disetujui. Pasalnya, penilaian dilakukan secara nasional.
“Kita bisa saja usulkan 300 unit, tapi yang menentukan pusat. Jatah Kalbar pun belum bisa dipastikan,” katanya.
Selain bantuan pemerintah, Perkim juga bersyukur adanya dukungan pihak ketiga. Tahun lalu, bantuan rumah juga datang dari Yayasan Perahu, yang turut membantu masyarakat kurang mampu.
Selain bedah rumah, Dinas Perkim juga menangani pembangunan jalan lingkungan yang tersebar di 14 kecamatan. Namun, Stephen mengakui anggaran tahun ini mengalami penurunan signifikan akibat efisiensi.
“Pekerjaannya masih ada seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi nominal anggarannya jauh berkurang,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bupati Sintang meminta agar pada triwulan pertama sudah ada serapan anggaran. Karena itu, sejumlah paket pekerjaan direncanakan mulai berjalan pada awal tahun 2026.
Sementara itu, terkait pembangunan kantor Dinas Perhubungan, Stephen memastikan prosesnya terus berjalan dan ditargetkan sudah fungsional tahun ini.
Namun berbeda dengan kantor Dinas Kominfo, yang pembangunannya kembali tertunda akibat pemangkasan anggaran.
“Harapan kita sebenarnya tahun ini bisa selesai, tapi karena efisiensi anggaran, kegiatan itu dicoret. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan transfer sehingga pembangunan bisa dilanjutkan,” pungkasnya.(red)
