SINTANG | Pojokkalbar.com-
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang 2, Senin (21/7/2025).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Jimi Manopo, mengawali pandangan umum dengan menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Sintang yang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Ini bukti nyata pengelolaan keuangan daerah kita berjalan baik. Namun demikian, evaluasi tetap harus dilakukan agar ke depan pengelolaan APBD Sintang makin baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Jimi Manopo di hadapan pimpinan dan anggota dewan serta jajaran Forkopimda Sintang.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai 100,90 persen, melebihi target yang telah ditetapkan. Kendati demikian, fraksi berlambang banteng itu meminta agar ke depan target pendapatan dapat terus ditingkatkan untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Kami juga melihat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar. Kami berharap Silpa ini benar-benar dimanfaatkan untuk program prioritas yang sifatnya mendesak, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Jimi.
Fraksi PDI Perjuangan pun menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sintang segera mengevaluasi pembangunan infrastruktur penghubung antar desa dan kecamatan untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-12 Kabupaten Sintang tahun 2025. Namun mereka mendorong agar event budaya tahunan itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) khusus, sehingga memiliki payung hukum yang jelas.
“Gawai Dayak ini sudah menjadi tradisi dan identitas budaya kita. Sudah waktunya diatur dalam Perda supaya penyelenggaraannya lebih terjamin dan berkelanjutan,” tegas Jimi Manopo.
Mengakhiri pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan beberapa catatan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan ekonomi, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan di Sintang.
“Kami memaklumi adanya kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2024 karena itu adalah warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, untuk pemerintahan yang sekarang, kami berharap ada prioritas yang lebih serius di infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(red)
