SINTANG | Pojokkalbar.com-
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Santosa, menyampaikan keprihatinan atas kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Kayan Hulu. Menurutnya, banyak jalan penghubung yang sudah dibuka sejak 2016 namun belum mendapat perhatian pemerintah hingga kini. Akibatnya, aktivitas ekonomi warga terganggu dan keterisolasian desa-desa di hulu tetap berlangsung.
Hal tersebut diungkapkan Santosa saat meninjau langsung kondisi wilayah dalam reses masa sidang kedua DPRD Sintang yang berlangsung pada 24–29 Juni 2025. Dalam kunjungannya ke Desa Empakan dan sekitarnya, Santosa menyebut bahwa sejumlah ruas jalan penghubung masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Salah satu yang kami dapati adalah jalan penghubung antara Desa Topan dan Empakan, serta jalur dari Desa Spai menuju Desa Lintah Tambuk hingga ke Namga Masau. Jalan ini sangat penting, tetapi sampai hari ini belum ada peningkatan ataupun pemeliharaan dari pemerintah,” ujar Santosa di Sintang, Selasa (1/7/2025).
Santosa menyoroti bahwa ruas jalan antara Pakam, Topan, dan Nangani sepanjang sekitar enam kilometer yang dibuka oleh kepala desa setempat sejak 2016, tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk mengandalkan transportasi sungai yang lebih mahal dan tidak selalu dapat diakses.
“Sudah hampir satu dekade masyarakat menanti perbaikan. Padahal kalau jalan ini dibuka dan diperkeras, listrik bisa masuk karena jaraknya sangat dekat dari Topan menuju Empakan. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Santosa.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Minimnya infrastruktur darat berdampak langsung pada ekonomi masyarakat pedesaan. Warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok melalui jalur sungai yang berisiko dan memakan waktu lebih lama. Akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasokan listrik pun menjadi terbatas.
“Warga sudah bosan berharap. Jalan ini bukan hanya kebutuhan akses, tetapi sudah menyangkut urat nadi perekonomian warga. Kalau terus dibiarkan, masyarakat akan semakin tertinggal,” tegas Santosa.
Ia menambahkan, pembangunan jalan bukan hanya tugas dinas pekerjaan umum, tetapi juga harus mendapat dukungan melalui program lintas sektor, termasuk Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) dan penyelarasan dengan program elektrifikasi PLN.
“Kami minta pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil reses ini. Ini bukan aspirasi politis, tetapi kebutuhan nyata warga. Sudah banyak desa yang bisa keluar dari ketertinggalan setelah akses jalannya dibuka. Kenapa desa-desa ini tidak bisa mendapat perhatian yang sama?” katanya.
Diharapkan Ada Langkah Nyata
Menurut Santosa, jalan yang dimaksud merupakan jalur potensial penghubung antarwilayah yang strategis, mengingat posisinya yang mendekati beberapa desa yang mulai berkembang. Dengan dibukanya kembali akses darat, pembangunan di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga telekomunikasi juga akan ikut terdorong.
“Kalau akses jalan memadai, otomatis program-program lain bisa masuk. Petugas kesehatan, guru, dan program penyuluhan bisa menjangkau masyarakat lebih cepat dan efisien. Inilah yang kita harapkan: pembangunan yang merata,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sintang terkait kelanjutan program pemeliharaan atau pembukaan akses jalan di wilayah tersebut(red)
