SINTANG, | Pojokkalbar.com-
Angka stunting di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali mengalami peningkatan pada tahun ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sintang. Ketua Komisi C DPRD Sintang, Anas Tasia, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menekan angka stunting dengan langkah konkret dan terukur.
Anas menilai, peningkatan angka stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda di daerah. Karena itu, ia mendorong dilakukannya berbagai gebrakan di tingkat kabupaten hingga desa agar penanganan stunting bisa lebih efektif dan berkelanjutan.
> “Stunting adalah persoalan multidimensi. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga peran keluarga dan masyarakat. Ini bukan hanya tugas dinas kesehatan, tapi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” kata Anas saat ditemui di Gedung DPRD Sintang, Jumat (20/6/2025).
Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, prevalensi stunting pada anak balita menunjukkan tren kenaikan sebesar 2,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan target nasional yang menginginkan angka stunting turun hingga 14 persen pada 2024, sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Anas menekankan pentingnya intervensi yang dimulai dari fase awal kehidupan, termasuk pada 1.000 hari pertama kehidupan. Ia juga mendorong agar program pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi, serta pendampingan kepada ibu hamil dan balita terus diperkuat.
> “Kita ingin bukan hanya ada program di atas kertas, tapi benar-benar ada perubahan di lapangan. Kalau perlu, kita bentuk tim lintas sektor untuk memastikan bahwa intervensi berjalan tepat sasaran,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
Anas juga menyoroti peran penting aparat desa dan kader posyandu dalam mendeteksi dini kasus-kasus stunting. Selain itu, ia mendorong keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk mendukung upaya pengentasan stunting.
> “Kami di Komisi C siap mengawal anggaran dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan stunting. Tapi semua pihak harus punya komitmen yang sama,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sintang sendiri menyatakan akan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan stunting. Dalam waktu dekat, pemda juga akan meluncurkan program terpadu yang melibatkan lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan.(red)
