SINTANG | Pojokkalbar.com-
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyoroti sejumlah kelemahan dalam target perencanaan pembangunan jangka menengah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Tahun 2025–2029. Fraksi menilai, target pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik dalam dokumen tersebut masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan secara signifikan.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sebastian Jabatus, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2025, yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Sintang, Selasa (1/7/2025). Agenda rapat tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Indra Subekti dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Yohanes Rumpak dan Sandan, Plt. Sekretaris Dewan Bunyamin, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, serta jajaran Forkopimda, OPD, dan seluruh anggota DPRD.
Fraksi PDI Perjuangan menilai RPJMD sebagai dokumen strategis yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen tersebut harus disusun secara ambisius namun realistis, dengan target yang lebih progresif agar tujuan membangun masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dapat tercapai.
“Kami melihat target PAD Kabupaten Sintang selama lima tahun ke depan masih sangat rendah. Pemerintah perlu menaikkan target PAD hingga 50 persen lebih tinggi dari estimasi saat ini,” ujar Sebastian.
Soroti Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Selain menyoroti PAD, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar target pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan. Dari target capaian indikator RPJMD yang baru sebesar 67,60 persen, fraksi mendorong agar ditingkatkan menjadi 90–95 persen. Hal ini bertujuan menciptakan konektivitas antardesa dan pemerataan pembangunan wilayah.
Fraksi juga menyoroti lambannya peningkatan indeks pelayanan publik. Meskipun Kabupaten Sintang telah mendapatkan nilai “B” pada 2023, fraksi meminta adanya pembenahan sistem pelayanan agar lebih efisien dan transparan, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kami mengusulkan agar rumah sakit di Sintang menerapkan sistem Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Sebastian.
Targetkan Penurunan Kemiskinan dan Akselerasi Digital
Dalam pidatonya, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 4 persen pada 2030. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan ekonomi, serta pemanfaatan komoditas unggulan daerah.
Fraksi juga menyoroti belum optimalnya rencana transformasi digital di desa-desa. Ditekankan pentingnya pemerataan akses internet dan listrik dengan target jangkauan mencapai 90–95 persen pada 2030.
Dorong Penguatan SDM dan Pembangunan Fisik
Dalam aspek sumber daya manusia, fraksi mendorong pelatihan keterampilan tenaga kerja serta peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah juga diminta menaikkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari target awal 71,47 persen menjadi minimal 80 persen.
Fraksi PDI Perjuangan turut mengusulkan sejumlah program prioritas pembangunan fisik, antara lain:
Pembangunan jembatan gantung Desa Nanga Payak, Kecamatan Kayan Hulu
Peningkatan jalan poros Desa Paoh – Desa Tuguk, Kecamatan Kayan Hilir
Pembangunan jembatan Sungai Inggar, Desa Tuguk
Peningkatan jalan penghubung Desa Rarai – Sarai dan simpang Pandan – Merarai Satu
Pembangunan SMA baru dan fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas di Desa Riam Kijang, Kecamatan Sungai Tebelian
Siap Bahas Lebih Lanjut
Menutup penyampaian, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap mendukung proses pembahasan lanjutan Raperda RPJMD 2025–2029 dalam sidang-sidang berikutnya, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi acuan pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat.(red)
