SINTANG | Pojokkalbar.com-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang menggelar rapat kerja dengan pendekatan berbeda guna mengidentifikasi potensi konflik di wilayah tersebut. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan bahwa meskipun saat ini belum terjadi konflik signifikan, berbagai potensi konflik perlu diantisipasi sejak dini.
“Kita akui, sampai saat ini belum ada konflik besar. Tapi potensi itu tetap ada,” ujar Kusnidar Usai pembukaan Rapat Kerja Forkopimda,TIMDU-PKS, Forkopincam dan Kelurahan di Balai Praja, Lingkungan Kantor Bupati Sintang, Selasa (24/6/2025). Ia menyebut, beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang harus ditangani di daerah bisa menjadi sumber ketegangan, seperti persoalan pertambangan tanpa izin (PETI), koperasi Merah Putih di desa, hingga persoalan perkebunan.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat yang jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi kesenjangan sosial. “Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sekarang konflik perkebunan memang terlihat ‘silent’, tapi jangan sampai kita terlena,” ujarnya.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, rapat kerja kali ini lebih banyak mendengar langsung laporan dari camat, kapolsek, dan tokoh masyarakat. “Biasanya OPD yang menyampaikan, sekarang kita balik. Camat dan kapolsek jadi narasumber utama. Mereka yang paling tahu kondisi riil di wilayahnya,” kata Kusnidar.
Ia menambahkan, hasil identifikasi potensi konflik ini akan dirumuskan menjadi bahan kebijakan bagi Bupati Sintang dan juga akan menjadi masukan bagi Tim Deteksi Dini Pengendalian Konflik Sosial (Du PKS). “Dengan begitu, kita tidak hanya tahu informasi dari media sosial, tapi langsung dari para pemangku kepentingan di lapangan,” ujarnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat di tingkat lokal.(red)
