SINTANG | Pojokkalbar.com-
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mulai menggencarkan kegiatan monitoring dan evaluasi ke seluruh puskesmas di wilayahnya sepanjang tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi layanan kesehatan primer, seiring peralihan sistem pelayanan dari pendekatan Kesehatan Masyarakat (Kesmas) menuju Unit Layanan Primer (ULP).
Kepala Dinas Kesehatan Sintang, Edy Harmaini, mengatakan bahwa transformasi ini menuntut perubahan dalam tata kelola dan perencanaan layanan di tingkat puskesmas. Oleh karena itu, setiap bidang di Dinas Kesehatan kini secara aktif menjalin komunikasi dan diskusi dengan puskesmas-puskesmas, terutama dalam hal penganggaran program serta penyiapan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM).
> “Kami ingin memastikan bahwa setiap puskesmas dapat mendeklarasikan dirinya sebagai ULP. Kepala puskesmas akan menjadi penanggung jawab klaster-klaster pelayanan, seperti klaster dewasa, anak, ibu hamil, dan lainnya,” ujar Edy saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Sintang, Selasa (6/5/2025).
Perubahan manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar yang diterima masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas. Dengan sistem klasterisasi, pelayanan di puskesmas diharapkan lebih terstruktur dan mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat di setiap kelompok usia dan kondisi.
Menurut Edy, monitoring akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan infrastruktur, tenaga kesehatan, serta pelaporan program yang sesuai standar. Evaluasi tidak hanya menyoroti capaian teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan koordinasi lintas sektor.
Transformasi layanan primer ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan yang sedang mendorong reformasi sistem kesehatan nasional. Dalam kerangka transformasi sistem kesehatan Indonesia, ULP menjadi pilar penting guna memperkuat layanan promotif dan preventif, yang selama ini dinilai kurang optimal.
Di Kabupaten Sintang sendiri terdapat lebih dari 20 puskesmas yang tersebar di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan perbatasan. Beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi tenaga medis, keterbatasan peralatan, serta keterjangkauan wilayah layanan.
“Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi perubahan paradigma. Harus ada penguatan kapasitas di semua lini, dari kepala puskesmas hingga tenaga kesehatan lini depan,” tambah Edy.
Dinas Kesehatan juga mendorong sinergi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam mendukung operasionalisasi ULP, termasuk dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan pendekatan layanan yang lebih menyasar kebutuhan spesifik pasien.(red)
