SINTANG | Pojokkalbar.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang menggelar sidang rapat Paripurna ke 7 masa persidangan II tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten Sintang terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2023. Kegiatan tersebut di gelar di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Sintang Jalan M. Saat, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Senin, (8/7/2024).
Sidang yang di Pimpin Wakil Ketua 2 DPRD Heri Jambri dan didampingi Assisten 3 Setda Sintang Harysinto Linoh tersebut di hadiri 21 anggota DPRD Sintang, Para Asisten,Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Forkopimda dan para undangan lainya. Agenda tersebut ada 8 Fraksi yang menyampaikan Pandangan Umum.
Kali ini Fraksi Amanat Nasional dengan Juru bicara Senen Maryono menyoroti soal lambannya penanganan infrastruktur di kabupaten tersebut baik itu insfrastruktur jalan maupun jembatan.
“Ada beberapa pertanyaan dan ini sebenarnya mengulang pertanyaan tahun sebelumnya. Yang PHP, katanya ada anggaran untuk Jembatan Sungai Pembunoh, yang terletak tidak jauh dari Keraton Al-Mukarammah Kelurahan Kapuas Kiri Hilir (KKI) sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Marah mereka. Bahkan mengancam tidak mau ikut Pilkada.” Kata Senen Maryono.
Lanjut Legislator dari PAN ini mengaku dapat tuntutan dari masyarakat setempat bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat Dapil 1 Sintang Kota tidak berbuat.
“Kami DPRD Sintang dibilang tidak berbuat. Padahal tahun lalu dibilang ada anggaranya dari BNPB pusat tapi tidak ditindaklanjuti. Sebenarnya ada tidak anggaran ini, mohon ditindaklanjuti.” Ucap Senen menirukan tuntutan warga masyarakat.
Masih kata Senen bahwa anggaran untuk Jembatan Sungai Pembunoh itu sudah dijanjikan bahkan akhir tahun 2022 waktu itu, dipastikan tahun 2023 dikerjakan sampai perubahan ditanyakan lagi. Juga sampai akhir tahun tidak ada tanda-tanda dilaksanakan.
“Saya memperjelas 2024 ini ada tidak anggaran itu. Kalau ada atau tidak ada segera diurus apa kendalanya. Masyarakat jangan bilang DPRD kota Sintang tidk berbuat. Harusnya BPBD Jemput bola kalau anggaran ada. Apa kendalanya. Dicari solusi. Bukan hanya nunggu. Baiknya dicek ke kementrian.” Tegas Sekretaris Komisi C DPRD Sintang ini.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Abdul Syufriyadi me menanggapi hal itu menyatakan bahwa memang terkendala ada perubahan UUD. Menyangkut dana hibah dari luar negeri. Dulu sama, sekarang berubah. Mau tidak mau peraturan mentri keuangan berubah. Sehingga terlambat prosesnya.
“Sekarang PMK sudah tanda tangan mentri dan presiden. Sekarang tahapan sosialisasi dari PMK. Awal Juni. Setelah ini dari pihak Kemenkeu sudah menyerahkan ke BNPB. Secara teknis nanti BNPB yang akan melakukan sosialisasi terkait PMK.” Beber Abdul.
Sintang masuk 20 Kabupaten kota perioritas untuk mendapatkan dana hibah BNPB dari 68 Kabupaten kota. Sekarang tinggal nunggu secara teknis akan mengelola dana tersebut. BNPB sudah menyurati kami melakukan perbaikan DED.
“Kemudian tinggal nanti BNPB mengundang Bupati Sintang dan BPBD tanda tangan MoU, Mudah mudahan Juli . Setelah itu kita laksanakan. Kita lelang diatas 200 juta. Pasti tahun ini ada. Hanya memang kita tidak bisa Intervensi pusat. Soal jemput bola saya siap kapanpun.” Jelasnya.
Sementara Yuli warga Setempat berharap apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah maupun pusat terkait anggaran perbaikan Jembatan Sungai Pembunoh sedianya segera diwujudkan sebelum jembatan tersebut menelan korban jiwa.
“Ini sudah berulang kali diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat sudah beberapa kali warga terjatuh ke sungai karena jembatannya rusak dan susah dilewati, kami berharap kepada pemerintah segera di perbaiki, karena waktu warga kami kampoeng seberang demo katanya anggaran sudah ada,” Katanya berharap. (red)
