Tuntut Perbaiki Jalan Masyarakat 6 Desa di Dedai Blokir Jalan

Diposting pada

Sintang | Pojok kalbar. Com-
Masyarakat 6 desa di wilayah kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat memblokir jalan lantaran keinginan dari masyarakat setempat terkait perbaikan jalan tidak diindahkan dari pihak terkait.

Penutupan jalan ini tepatnya disimpang jalan Sengkar, desa Nanga Dedai, pada Senin (5/12/2022).

Enam desa tersebut diantaranya Desa Gandis Hulu, Desa Penyak Lalang, Desa Nanga Dedai, Desa Jangkang, Desa Manyam dan Desa Nanga Jetak mereka mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera memperbaiki Jalan Kenukut-Dedai yang kondisinya rusak.

Abdul Gofar salah satu Korlap kegiatan tersebut dalam orasinya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memenuhi tuntutan warga untuk segera menganggarkan di APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2023 untuk perbaikan jalan poros.

“Kami merasa di PHP oleh orang yang kita pilih , setelah ketuk palu anggaran 2023, ternyata kita diabaikan lagi serupiahpun tidak ada masuk dianggarkan di APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2023,dengan demikian kami sangat kecewa dan ini merupakan puncak kekecewaan kami, ” Katanya.

Sebelumnya lanjut Abdul Gofar pada 24 Juni 2021lalu juga pernah dilakukan kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Bumi Sentosa Lestari (BSL) dan pemerintah ,kesepakatan Perbaikan Ruas Jalan Poros Kabupaten di Wilayah Kecamatan Dedai.

“Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh kesepakatan yang kami cantumkan dalam Pernyataan Sikap sebagai berikut bahwa masyarakat menganggap PT. BSL telah Lalai dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan Kenukut — Dedai, yang kedua Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memenuhi tuntutan warga untuk segera menganggarkan di APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2023 untuk perbaikan jalan poros
Kenukut – Dedai, ke tiga berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut, maka masyarakat akan melakukan aksi penyampaian Pendapat , “katanya.

Namun ternyata kata dia Bupati Sintang Jarot Winarno dan Wakil Bupati Sintang Melkianus tidak menepati janji di anggaran APBD 2023, sementara kondisi jalan makin rusak anak-anak sekolah yang menjadi korbanya sering ber dorong motor.

Sementara Ahmad Ustohori dari Desa Gandis Hulu menyampaikan hal yang sama terkait kekecewaanya baik kepada pihak perusahaan maupun ketidak percayaanya kepada pemerintah daerah kabupaten Sintang.

” Kecamatan Dedai ini dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Sintang, Dedai kecamatan paling tertinggal soal pembangunanya, karena seluruh aspirasi masyakat hampir tidak tertampung oleh pemerintah daerah, dan selalu melimpahkan tanggungjawab perbaikan jalan pada perusahaan, “katanya.

Sejak perusahaan sawit tersebut beraktifitas didaerah Dedai, sebut Ustohori belum pernah berkontribusi, masyarakat belum pernah merasakan CSR nynya

” Sejak PT. BSL beraktifitas disini jalan Dedai hancur total dikerjakan 20 persen rusak 50 persen jadi tekor 30 persen,”Sebutnya.

Hari ini pemerintah harus ada kebijakan terhadap kecamatan Dedai, selanjutnya kata dia masyarakat hanya menginginkan jalan poros ini dikerjakan seperti jalan-jalan lainya di kabupaten Sintang.

“Kami menunggu jawaban pemerintah dan keputusan pemerintah terhadap jalan Dedai yang sejak 20 tahun terakhir ini tidak ada sentuhan politiknya, ” Ucapnya.

Sementara tambah Ustohori Kecamatan Dedai merupakan daerah pemenangan setelah Sintang Kota baik itu pemenangan Bupati maupun gubernur.

“Dan pastinya jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, kami akan golput di pemilu 2024 mendatang kami sepakat di kecamatan Dedai, ” Katanya kesal.

Syahroni menambahkan bahwa pada intinya penutupan jalan tersebut menuntut janji politik karena pemangku kepemimpinan didaerah tersebut merupakan orang-orang kepercayaannya.

“Kami hanya meminta tanggungjawab pemerintah secara politik, karena orang-orang kepercayaan kami yang pemangku kebijakan kepemimpinan didaerah ini baik gubernur maupun Bupati, karena hasil pemenangan 97 persen dari Dedai, ” Ujarnya.

Masa kerja baik itu Bupati maupun gubernur janji tidak ditepati , mengingat melalui komunikasi, koordinasi juga sudah dilakukan tetapi tidak ada realisasinya, sebab itu hal ini merupakan opsi terakhir yang dilakukan masyarakat Dedai. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *